95 Persen Bangunan Hotel Dan Penginapan Di Pulau Derawan Tak Kantongi Ijin

TANJUNG REDEB – Ternyata 95 persen hotel dan penginapan di Pulau Derawan tak mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal itu diungkapkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Berau.

"Pokoknya semua bangunan di Pulau Derawan itu, saya pastikan 95 persen tak punya IMB, hanya ada beberapa yang punya ijin itu pun ijin langsung dari pusat," ungkap Kepala Bidang Pelayanan Umum melalui staf teknis perijinan bangunan, Ferry Atong saat di temui beraunews.com, Kamis (2/6/2016).

Dikatakan Ferry, warga yang akan membangun hotel dan penginapan memang ada yang mengajukan perijinan, namun pihaknya menolak mengeluarkan ijin lantaran bangunan tersebut telah melebihi Garis Sempadan Pantai (GSP) sebagaimana yang amanah Peraturan Pemerintah Nomor 36/2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28/2002 tentang Bangunan Gedung, yakni mininimal 50 meter dari batas pasang surut air laut.

"Banyak warga yang mengajukan ijin mendirikan bangunan tapi kita tolak. Ya karna itu, bangunan mereka berdiri sudah melebihi garis sempadan pantai yang ditentukan" jelasnya.

Terkait bangunan hotel dan penginapan yang tak memilki ijin tidak ditertibkan, Ferry mengatakan pihaknya tak memiliki kewenangan untuk melakukan penertipan. Pasalnya, kewenangan itu sepenuhnya milik Bidang Pengawasan Bangunanan Dinas Perumahan dan Tata Ruang dan Satpol PP.

"Kita ini sistemnya jemput bola, karna perijinan ini sifatnya hanya operator bukan regulator, terkait eksekusi itu kewenangan Satpol PP dan  pihak Tata Ruang selaku yang membidangi pengawasan bangunan," tuturnya.

Ferry juga mengakui semakin menjamurnya bangunan hotel dan penginapan di Pulau Derawan tersebut akibat lemahnya pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam menerapkan peraturan daerah tentang larangan mendirikan bangunan di atas laut seperti di Pulau Derawan.

"Saya mengakui memang kita ini lemah, lemah sekali. Padahal kita sudah tidak mengeluarkan ijin mendirikan bangunan, Seharusnya SKPD terkait harus gerak cepat menindaklanjuti itu. Kalau memang harus ditertibkan ya tertibkan. Ini malah dibiarkan bahkan sudah bertahun tahun, akibatnya hotel ilegal semakin marak," tutupnya.(msz)