Bangun Resort Tak Kantongi Izin, Salah Siapa?

MARATUA – Hingga saat ini, aktivitas pembangunan resort di Pulau Maratua dan Pulau Derawan masih jadi tanda tanya besar. Sebab, temuan-temuan terbaru menguak fakta, mayoritas tak memiliki Amdal dan izin tak lengkap. Seperti yang diketahui, pembangunan resort di Pulau Maratua sudah lama berlangsung dan bahkan proses pembangunannya pun sudah hampir rampung.

Pasca monitoring Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Berau ke kawasan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) tempat beradanya resort-resort tersebut, kini giliran Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi dan Berau juga mendata sejumlah pengelola resort untuk memastikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) mereka.

Mengapa pembangunan resort tersebut bisa terjadi, sementara surat izinnya belum lengkap? Mengapa dibiarkan padahal sudah lama berlangsung dan terlihat nyata? Pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian mucul dibenak masyarakat. Sesuai dengan peraturannya, sebelum mendirikan bangunan usaha di PPKT itu, tidak boleh dilakukan sebelum dokomen perizinannya belum lengkap. Bahkan, Pemkab sudah menginstruksikan untuk menghentikan pembangunan sebelum melengkapi perizinannya.

Menjawab pertanyaan itu, Kepala BLH Berau, Zulkifli yang ikut dalam evaluasi Amdal bersama BLH Provinsi menyebutkan, pihaknya tidak menyangka jika proses pembangunan resort di Pulau Maratua sudah seramai saat ini. Terlebih pihaknya hingga saat ini belum pernah mendapatkan laporan secara formal dari Camat selaku kepala wilayah terkait pembangunan resort tersebut.

Meski saat ditanya apakah dirinya mengetahui adanya bangunan-bangunan resort disana dibenarkannya, namun menurut Zulkifli, seharusnya kepala wilayah di pulau-pulau itu melakukan tindakan dengan mengajukan laporan kepada Kepala Daerah maupun kepada instansi yang bersangkutan.

“Misalnya Camat itu wajib mengajukan laporan segala aktivitas dan perubahan lingkungan yang terjadi di wilayah kerjanya kepada Bupati dan Wakil Bupati. Jika belum melakukan itu, seharusnya pembangunan usaha resort itu pun tidak boleh dilakukan. Maksud kami, tolong ajukan laporan ke Bupati dulu sehingga kami bisa bantu melengkapi izinnya dulu, jangan langsung melakukan aktivitas. Tapi mau bagaimana lagi, semuanya sudah terlanjur. Tinggal saat ini kita carikan solusinya saja,” bebernya kepada beraunews.com di Pulau Maratua, Rabu (28/7/2016) kemarin.

Bahkan setelah ada surat edaran dari Camat, menindaklanjuti instruksi Bupati untuk menghentikan pembangunan sebelum mengantongi izin lengkap, ternyata masih ada pengelola yang bandel. Bahkan, ada bangunan yang sedang dikerjakan tukang berada di atas air atau melintasi garis pantai.

Dijelaskan Zulkifli, pihaknya mendengar langsung pernyataan dari pekerja juga berdasarkan keterangan warga, jika memang benar proses pembangunan terus berjalan meskipun sudah ada perintah Bupati untuk menghentikan kegiatan sebelum mengantongi izin.

Pekerja yang didatangkan dari luar daerah itu mengaku datang kembali ke Berau untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan. Menurutnya, Pemkab Berau mendukung penuh segala usaha para investor yang berkeinginan berinvestasi di wilayah PPKT demi kemajuan dan perkembangan obyek wisata di Berau, hanya saja yang diharapkan para investor harus juga mengikuti prosedur yang berlaku sebelum berinvestasi.

Sementara itu, Camat Maratua, Abdul Jabar, menegaskan,sudah merespon perintah Bupati. Pasca keluarnya instruksi dari Bupati terkait pekerjaan pembangunan resort yang belum mengantongi izin dan syarat administrasi lainnya untuk segera dihentikan, pihak kecamatan juga sudah menyurati kepada pengelola.

“Artinya begitu ada instruksi kami langsung memberikan surat kepada pengelola untuk tidak meneruskan pekerjaannya sampai selesai mengurus semuanya,” ungkapnya, saat dihubungi beraunews.com, Kamis (28/7/2016).

Namun surat yang disampaikannya tersebut memang baru dikeluarkan setelah ada perintah Bupati. Apalagi, dirinya memang baru menjabat sebagai Camat pada 2015 lalu menggantikan Camat sebelumnya, Kudarat.

Dirinya hanya bisa menyampaikan apa yang sudah diamanatkan kepala daerah, khusus untuk mempertegas penghentian kegiatan pembangunan yang masih berlangsung, serta kembali mengingatkan kepada pengelola yang sudah lebih dulu beroperasi sebelum dirinya menjabat sebagai Camat.

Dari pengelola, yang menjadi masalah menurutnya memang ada yang nakal tidak mengikuti instruksi. Sampai turunnya tim untuk melakukan evaluasi kembali. Untuk itu dirinya kembali meminta semua pemilik atau pengelola untuk mentaati surat yang disampaikan pihaknya sekaligus merupakan turunan dari instruksi kepala daerah.(ea)