Banyak Bangunan Langgar Aturan, DKP Sosialisasikan Rencana Penertiban di Pulau Derawan

TANJUNG REDEB - Pulau Derawan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Berau, kondisinya kini sungguh memprihatinkan dan terkesan kumuh. Hal itu, akibat semakin menjamurnya hotel-hotel atau penginapan yang menjulur ke laut hingga mengakibatkan kondisi pantai derawan semakin tergerus.

"Derawan itu kelihatan kumuh, banyak warga yang membangun hotel atau penginapan sampai ke tengah pantai, bahkan pantai tempat orang bermain aja tinggal sedikit," ungkap Kepala Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan DKP Berau, Yunda Zuliarsih saat dihubungi beraunews.com, Jum'at (27/05/2016).

Melihat kondisi Pulau Derawan saat ini, lanjut Yunda, pihaknya tengah mensosialisakan surat edaran Bupati Berau terkait rencana penertipan bangunan liar di Pulau Derawan.

"Kita dapat surat dari Bupati, yang isinya instruksi penertipan kawasan objek wisata Pulau Derawan dari bangunan liar yang semakin menjamur. Sekarang kita lagi tahap sosialisasi terhadap warga terkait surat Bupati itu," jelasnya.

Yunda menambahkan, saat ini pihaknya fokus sosialisasi ke Pulau Derawan. Namun demikian, dirinya mengaku tak menutup kemungkinan penertiban ini akan diberlakukan di pulau lainya yang juga dipenuhi penginapan ilegal.

"Sekarang kita fokus sosialisasi di Pulau Derawan dulu, tapi nanti kita akan sisir semua pulau yang memang ada bangunan tak sesuai aturan bakal kita gusur," tegasnya.

Terkait katagori bangunan liar, Yunda mengatakan seluruh bangunan yang berada di atas laut sesungguhnya merupakan bangunan liar. Sebab jelas menyalahi aturan, merusak ekosistem bawah laut, secara estetika tidak indah dipandang mata serta belum mengantongi perijinan.

“Coba saja buka Pasal 21 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36/2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28/2002 tentang Bangunan Gedung. Disana jelas aturannya, jika bangunan memang tak boleh berdiri di atas laut,” terangnya.

Jika kemudian, bangunan yang ada termasuk resort mengurus ijin, lalu bagaimana. Ditanya demikian, Yunda mengatakan, faktanya masih banyak bangunan disana yang memang belum berijin dan bangunannya menjorok ke laut.

“Walau nantinya mereka mengurus ijin, tetap saja bertentangan dengan surat edaran Bupati dan peraturan yang ada,” pungkasnya.(msz)