ADK Tak Boleh Biayai Operasional IPA

TANJUNG REDEB – Meskipun diberikan anggaran sendiri untuk dikelola dengan tujuan pembangunan kampung, namun pemerintahan kampung tidak bisa serta merta mengalokasikan dana untuk semua jenis kegiatan. Sebab, penggunaan Dana Alokasi Kampung (ADK), telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 58/2015, tentang penggunaan ADK sebagai kewenangan lokal desa dan kewenangan hak asal usul desa. Hal ini diungkapkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kampung (BPMPK) Berau, melalui Kepala Bidang Pemerintahan Kampung, Sudirman.

Seperti halnya APBD dan APBN, ADK tidak boleh dipergunakan untuk membiayai program-program yang bukan kewenangan desa. Salah satu contohnya, pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) dengan menggunakan ADK, itu tidak dibenarkan.

"ADK ini diperuntukkan sebagai anggaran yang sifatnya benar-benar untuk kepentingan desa atau kampung. Kalau seperti Pustu, jelas adalah kewenangan Kabupaten. Sehingga, jika di bangun dengan menggunakan ADK tidak boleh," jelasnya kepada beraunews.com, Senin (18/7/2016).

Ia juga menyampaikan penggunaan ADK sebagai biaya operasional Intalasi Pengolahan Air (IPA) di Kecamatan Segah secara urunan oleh 3 kampung, yakni Harapan Jaya, Tepian Buah dan Gunung Sari. Dikatakannya, penggunaan ADK untuk hal tersebut diperbolehkan, selama pengerjaan proyek tersebut telah diserahterimakan kepada pemerintahan kampung.

"Kalau sudah diserahterimakan kepada pemerintah kampung ya tidak ada masalah. Karena itu adalah untuk kepentingan masyarakat kampung juga. Jadi urusannya kepada pemerintah kampung," ungkapnya.

Namun, ada beberapa hal yang harus dipenuhi terkait urunan pembiayaan operasional IPA tersebut. Salah satunya, dengan membuat kesepakatan bersama oleh pemerintah kampung.

"Harus ada kesepakatan dan perjanjian oleh kampung-kampung tersebut dalam urunan itu. Sebab setiap kampung pasti berbeda pemakaiannya, ada yang banyak ada yang sedikit. Nah itu yang harus dibuat kesepakatan supaya tidak terjadi kecemburuan bagi satu kampung," ujarnya.

Namun ia menegaskan, jika IPA tersebut merupakan kewenangan PDAM Tirta Segah, maka dari itu, penggunaan ADK menjadi tidak diperbolehkan.

"Kalau yang berwenang masih PDAM, maka ADK untuk biaya operasional itu tidak dibolehkan," tutupnya.(mta)