Jembatan Sambaliung Memprihatinkan, UPTD PU Kaltim Hanya Berani Tambal Sulam

TANJUNG REDEB – Kondisi jembatan kerangka baja yang menyambungkan Kecamatan Tanjung Redeb dengan Kecamatan Sambaliung dan beberapa kecamatan terdekat lainnya, semakin hari kian memprihatinkan. Kondisi ini tentu menjadi keluhan pengendara yang melintas.

Pasalnya jembatan yang menjadi jalur utama masyarakat baik yang menggunakan roda dua maupun roda empat tersebut, di beberapa titik jalanannya sudah mulai berlubang. Selain tak nyaman dilintasi, juga membahayakan pengendara terutama di malam hari lantaran penerangan yang ada tidak cukup membantu pengendara melihat ada jalur yang berbahaya.

"Sudah cukup lama umur jembatan ini. Kita sebagai pengendara pastinya ada juga rasa khawatir terhadap jembatan ini. Apalagi mulai banyak retakan dan lubang dibeberapa sisinya. Kadang kita harus berebut jalur dengan pengendara yang lebih besar, seperti mobil, daripada kita terkena yang berlubang," ungkap Ahmad, salah seorang pengendara motor yang sempat ditemui beraunews.com, Sabtu (17/7/2016).

Hal senada juga diungkapkan Rizal, pengendara lainnya. Ia mengaku khawatir terhadap keberadaan jembatan kerangka baja tersebut. Potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas, menurutnya sangat besar jika kondisi jembatan tersebut tetap dibiarkan dan tidak dilakukan pembenahan.

"Berhubung ini adalah salah satu jalur jembatan yang menghubungkan kita dengan beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Berau, kita sangat berharap Pemerintah yang semestinya mengambil pekerjaan ini bisa memperhatikan kondisi jembatan ini. Bayangkan jika jembatan yang setiap harinya dilewati ratusan kendaraan secara bergantian tidak mendapat perhatian, apa yang akan terjadi? Jangan sampai menunggu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan baru pemerintah bergerak," ujarnya.

Menanggapi keluhan dan kekhwatiran masyarakat tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Berau, Taupan Madjid, berjanji akan menyampaikan hal tersebut kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov), selaku pihak yang berwenang atas penganggaran perbaikan jembatan tersebut.

"Jembatan itu kewenangan Pemprov. Anggarannya ada di Provinsi, karena itu jalur dari jalanan provinsi. Kami disini fungsinya hanya sebagai koordinator. Dalam setiap Musrenbang di Samarinda kami selalu menyampaikan terkait jembatan tersebut. Kami akan sampaikan lagi masalah ini. Dan jika kami yang membenahi, itu adalah pelanggaran, karena bukan kewenangan kita," bebernya.

Dikonfirmasi terpisah, PPTK Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas PU Wilayah Kaltim-Kaltara, Usman Effendi menyebutkan, pihaknya sudah mengusulkan untuk membenahi jembatan tersebut ke Provinsi. Bahkan, dalam waktu dekat konsultan perencanaan jembatan tersebut akan turun ke lokasi untuk meninjau langsung kondisi jembatan tersebut.

"Beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan juga hal ini langsung di Kantor Gubernur. Karena beberapa waktu lalu juga sempat diberitakan soal jembatan ini. Saya sampaikan bahwa ada permintaan untuk ditinjau kelayakannya. Dan saat itu langsung ditanggapi oleh bagian perencanaan dan evaluasi, dua minggu lalu saya ditelepon, nantinya mereka minta dampingi saat turun ke lapangan dalam waktu dekat ini. Dan kami tetap berkoordinasi dengan DPU Berau," ujarnya.

"Beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan juga hal ini langsung di Kantor Gubernur. Karena beberapa waktu lalu juga sempat diberitakan soal jembatan ini. Saya sampaikan bahwasanya ada permintaan untuk ditinjau kelayakannya. Dan saat itu langsung ditanggapi oleh bagian perencanaan dan evaluasi, dua minggu lalu saya ditelpon, nantinya mereka minta dampingi saat turun ke lapangan dalam waktu dekat ini," paparnya.

Terkait tanggapan masyarakat yang menilai pekerjaan jembatan terkesan tidak serius, sehingga setiap tahun selalu dilakukan perbaikan berulang-ulang, Usman mengatakan, UPTD PU hanya berwenang menangani pemeliharaan jalan dan jembatan, sementara untuk penanganan khusus, seperti melakukan overlay (pelapisan aspal tambahan) pihaknya mengaku tidak berani. Pasalnya, dibutuhkan teknik tertentu untuk melakukan hal tersebut.  

"Jadi kami hanya melakukan pemeliharaan saja, seperti masalah badan jalan yang berlubang kita hanya bisa menutup lubang-lubangnya saja. Kalau untuk overlay kita tidak berani, karena menambah berat. Intinya, untuk penanganan khusus wewenangnya DPU Provinsi langsung," pungkasnya.(mta)