Tuai Polemik, Pemkab Diminta Dahulukan Perbaikan Jalan H. Isa III

 

TANJUNG REDEB – Pemkab Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) diminta mendahulukan perbaikan Jalan H. Isa III. Pasalnya, jalan tersebut tergolong vital dan sering dilalui masyarakat untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Hal tersebut disampaikan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Berau, Fitrial Noor saat dikonfirmasi beraunews.com, Senin (09/04/2018).

Dikatakan pria yang akrab disapa Bung Piepiet itu, fasilitas jalan merupakan sarana publik untuk kepentingan masyarakat, sehingga hal utama yang seharusnya dilakukan oleh Pemkab Berau, yakni mencari solusi agar jalan tersebut dapat diperbaiki segera. Apalagi, kerusakan jalan itu, sudah menajdi polemik dan sangat banyak dikeluhkan masyarakat, akibat jalan berdebu hingga terjadinya kecelakaan ringan.

“Tindakan pertama itu perbaikan segera oleh Pemkab Berau, jangan menunggu. Karena kalau harus menunggu siapa pihak yang bertanggungjawab, kasian masyarakat yang terganggu,” imbuhnya.

BACA JUGA : Jalan H. Isa III Rusak, Kadishub : Rekomendasi Kami Bukan Izin Menggunakan Jalan

Terkait mekanisme pembiayaan perbaikan jalan, Bung Piepiet mengharapkan agar anggaran perbaikan dapat didahulukan Pemkab Berau melalui dana talangan atau dana bencana, yang nantinya akan ditanggung bersama oleh para pelaku usaha yang memang terbukti menggunakan jalan H. Isa III melebihi kemampuan jumlah beban yang diijinkan (JBI).

“Artinya, ini bukan proyek APBD, hanya saja pembiayaannya yang didahulukan oleh Pemkab dengan seizin DPRD Berau. Kadin berkeyakinan, Pemkab dan DPRD Berau, tentunya akan sepakat dengan pola pembiayaan seperti ini, sebab tak merugikan daerah. Namun, pengawasan tetap dilakukan DPUTR, sementara pekerjaan dilakukan rekanan DPUTR,” ujarnya.

Siapa saja para pelaku usaha yang akan bertanggungjawab menanggung pembiayaan perbaikan jalan H. Isa III? Ditanya seperti itu, Bung Piepiet menegaskan, posisi Kadin dalam menyikapi permasalahan ini, tidak berbicara siapa salah siapa benar. Melainkan, perlu dicarikan solusi bersama.

BACA JUGA : Pemkab Berau Pastikan PT Temas Bertanggung Jawab Kembalikan Mulusnya Aspal Jalan H. Isa III

 

Hanya saja, ia tak memungkiri jika saat ini PT Tempuran Mas (Temas) menjadi pihak yang terduga merusak jalan tersebut. Hanya saja, tak menutup kemungkinan masih ada pelaku usaha lainnya yang juga menggunakan jalan H. Isa III sebagai jalur aktivitas usahanya, juga dengan membawa muatan melebihi kelas jalan.

"Jalan H. Isa III itu merupakan jalan kelas III, yang sesuai ketentuan yang ada, hanya dapat dilakui kendaraan dengan beban muatannya maksimal 8 ton. Jika dilalui, melebihi 8 ton, secara otomatis jalan itu tentulah mengalami kerusakan. Untuk itu, Kadin berharap agar Dinas Perhubungan dan Polantas Polres Berau, terlebih dahulu mengumpulkan data dan fakta, siapa saja pelaku usaha yang memang melintasi jalan tersebut secara melebihi muatan, apakah hanya PT Temas atau ada lagi pelaku usaha lainnya,” katanya.

“Jika ternyata hasilnya hanya PT Temas, maka wajar kalau hanya PT Temas yang berkewajiban memperbaiki jalan. Sebaliknya, jika ada pelaku usaha lainnya, maka sebaiknya kewajiban memperbaiki jalan tersebut ditanggung secara bersama-sama kepada seluruh pelaku usaha yang membawa kendaraan melebihi muatan,” tambahnya.

Apakah perlu ada penerapan sanksi bagi pelaku usaha yang mengakibatkan kerusakan jalan? Ditanya begitu, ia mengatakan, kondisi kendaraan yang melintas jalan melebihi muatan, tentunya melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana, dalam Pasal 12 disebutkan, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis, dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.

"Memang, ketika ada pelanggaran tentunya ada sanksi, begitu pula terkait pelaku usaha yang melintasi Jalan H. Isa III ini. Hanya saja, penerapan sanksi ini, kami harapkan merupakan jalan terakhir, utamakan perbaikan jalan terlebih dahulu. Sebab, untuk langsung melakukan penindakan atas pelanggaran ini, justru akan merugikan masyarakat juga,” harapnya.

“Bahkan, kalau sampai pelaku usaha itu mundur dari usahanya, maka akan berimbas pada perekonomian dan peningkatan inflasi di Kabupaten Berau, sebagai dampak kembali melambung tingginya harga barang. Apalagi, harus diakui, begitu mereka (PT Temas-red) masuk, harga turun karena tidak ada lagi monopoli transportasi di Berau,” tandasnya.(NR Dewi/bnc)