Polemik Resort di Pulau Maratua Belum Tuntas

TANJUNG REDEB - Polemik soal resort di Pulau Maratua masih dalam tanda tanya besar. Pasalnya, usai pengecekan lapangan yang telah dilakukan tim gabungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Berau pada tanggal 24-25 Juni lalu, hingga kini belum bisa diketahui hasilnya. Kejelasan dari kunjungan lapangan tersebut masih menunggu kajian dan perkembangannya menunggu informasi dari KKP.

Kepala DKP Berau, Fuadi, melalui Kabid Sumber Daya Kelautan,Yunda Zuliarsih, menyampaikan, jika  survei yang telah dilakukan di Pulau Maratua dipimpin langsung oleh staf KKP selaku instansi yang memiliki kewenangan. Keterlibatan DKP saat itu hanya sebatas mendampingi saja. Sementara hasil yang diperoleh dari survei tersebut masih diolah dan dikaji pihak KKP.

“Beberapa hari yang lalu kita bersama KKP sudah turun langsung kelapangan untuk melalukan survei masalah perizinan resort di Pulau Maratua sebagai pulau-pulau kecil terluar. Survei itu dipimpin langsung oleh pihak KKP yang memiliki kewenangan dan kami hanya mendampingi saja,” jawabnya kepada beraunews.com saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/6/16).

Dalam peninjauan tersebut, tim melakukan pendataan terhadap 12 resort di Pulau Maratua, termasuk aktivitas pembangunan yang katanya rumah tinggal milik PT Wahana Hijau Sejahtera (WHS). Dalam survei ini, petugas dari KKP dan DKP Berau ada yang bertemu langsung dengan pemilik resort dan ada juga yang tidak.

Tim hanya meminta data-data apakah resort di Pulau Maratua itu memiliki izin atau tidak dan hasilnya masih menunggu informasi dari pihak KKP. Hinga berita ini diturunka, belum ada informasi terbaru dari KKP mengenai hasil kunjungan tersebut.

“Survei berjalan lancar dan ada sebanyak 12 resort yang kami data apakah mereka memiliki izin atau tidak, termasuk PT WHS yang saat ini melakukan aktivitas pembangunan Pulau Maratua yang katanya rumah tinggal. Hasil selanjutnya masih menunggu informasi dari KKP. Ada beberapa yang masih sedang melakukan aktivitas pembangunan dan ada juga yang sudah selasai,” terang Yunda lagi.

Ditanya soal kemungkinan pelanggaran bangunan oleh pengelola resort, sebagaimana terlihat dalam sejumlah foto yang diambil, Yunda menyebutkan, pihaknya juga tetap menunggu keterangan dari KKP. Sebab memang jika melihat beberapa gambar yang berhasil diabadikan terlihat ada beberapa bangunan resort didirikan di atas air.

“Soal itu kami masih belum bisa mengeluarkan komentar sebelum hasilnya keluar dari KKP karena merekalah yang memiliki kewenangan, bukan kami. Secepatnya habis lebaran ini tim KKP akan kembali ke Berau untuk membahas soal hasil survei kunjungan lapangan tersebut di kantor DKP Berau dengan mengundang Pemkab Berau.(ea)