Ini Dia Peruntukan Gedung Rp30 M Diponegoro

 

TANJUNG REDEB – Setelah sebelumnya pada Senin (08/05/2017) diadakan hearing antara Forum Masyarakat Peduli Kabupaten Berau tentang kejelasan peruntukkan gedung di Jalan P. Diponegoro, ditanggapi Wakil Ketua I DPRD Berau, H. Sa’ga, maka pada Selasa (23/05/2017), masih bertempat di ruang rapat yang sama seperti sebelumnya, pertemuan kedua kembali digelar.

Pada pertemuan kedua ini, Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya’diah memimpin langsung rapat tersebut. Sebelum memulai rapat, ia sempat meminta maaf lantaran agenda rapat kedua tidak sesuai jadwal lantaran bentrok dengan agenda kegiatan yang lain. Dengan menghadirkan beberapa instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Berau, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Berau, dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baplitbang) Berau, rapat berlangsung cukup alot.

Pasalnya, perwakilan dari Forum Masyarakat Peduli Berau yang dipimpin M. Noor Dimyati ini, masih membawa pertanyaan yang sama, yakni kejelasan anggaran dan peruntukkan gedung yang katanya akan dipakai oleh kejaksaan.

Mahmud Suyuti, sebagai pembicara perwakilan dari Forum Masyarakat Peduli Berau menjelaskan beberapa poin yang menjadi pertanyaan, yakni tentang kejelasan anggaran pembangunan gedung, transparansi proses lelang, hingga peruntukkan gedung tersebut.

“Kami dan masyarakat Berau berhak tahu kejelasan status gedung yang dibangun dengan anggaran puluhan miliyar tersebut, yang katanya akan digunakan oleh kejaksaan, padahal dalam tulisan plangnya hanya tertulis jika bangunan itu merupakan kantor pemerintah,” jelasnya dalam rapat.

 

“Anggaran yang digunakan juga tidak jelas. Malah sekarang ada kucuran anggaran tahap 2 di 2017 ini sebesar Rp7,8 M. Dimana Rp5,3 M dari provinsi, dan Rp2,5 M dari anggaran Kabupaten Berau sendiri. Pemenang lelangnya pun dari Kutai Kartanegara (Kukar). Nah itu juga yang kita minta transparansinya. Kalaupun seperti itu, apakah Berau sendiri tidak dapat menjalankan proyek pembangunan ini?,” imbuhnya.

BACA JUGA : Pertemuan Pembahasan Gedung Rp30 M Dilanjutkan 15 Mei 2017

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, Baplitbang Berau pun memberikan jawaban. Untuk peruntukkannya memang sudah dijelaskan Bupati Berau, Muharram dalam wawancaranya dengan salah satu media televisi beberapa waktu lalu, yakni untuk kejaksaan. Lantas, mengapa di plang hanya tertulis pembangunan kantor pemerintahan? Jawabannya, karena gedung tersebut dibangun di atas lahan milik Pemkab Berau sendiri.

Jadi, sebelum ada naskah hibah, maka gedung tersebut masih merupakan milik Pemkab Berau, yang harus dicatatkan atau diadministrasikan terlebih dahulu sebagai aset milik Pemkab. Bahkan, niat sejak awal pembangunan gedung tersebut memang untuk kejaksaan karena sudah dikoordinasikan terlebih dahulu, hanya saja tidak serta merta bisa digunakan oleh kejaksaan lantaran harus mengikuti prosedur administrasi maupun hibah nantinya jika memang akan dihibahkan atau dipinjam pakaikan.

Hal ini juga memiliki alasan agar jika nantinya ada rehab, perbaikan maupun renovasi, gedung tersebut mendapat kucuran dana dari pusat, jika status gedungnya sudah dihibahkan. Karena jika belum jelas statusnya atau masih milik aset Pemkab Berau, pusat tidak akan bertanggungjawab apapun.

Sedangkan Kepala DPUTR, Basri Sahrin juga memberikan tanggapan. Dikatakannya, peran DPUTR sendiri adalah setelah proses lelang dilakukan. Jadi siapapun pemenang lelangnya, maka pihaknya akan mengawal secara teknisnya di lapangan, dan itupun mengacu pada master plan. Bahkan kini, pihaknya sudah mulai melakukan tahap ketiga pembangunan, yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dijelaskannya pula, jika pada 2015 masuk anggaran sebesar Rp5 M untuk pematangan lahan, dan 2016 anggaran sebesar Rp27 M lebih untuk pembangunan gedungnya. Sedangkan di tahap ketiganya atau di 2017 ini, anggaran sebesar Rp2,5 M untuk pemasangan plafon, listrik dan lainnya, dimana target pengerjaannya selesai pada Desember 2017 ini.

 

ULP Berau juga memberikan penjelasan jika dokumen dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga baru masuk pada hari Selasa. Tetapi hal ini tidak serta merta bisa menjadi patokan lelang karena semuanya harus sesuai prosedur. Lantas mengapa Kukar yang mendapatkan proyek ini? Jawabannya, yakni karena Kukar bisa memenuhi semua persyaratan lelang yang dibutuhkan. Dan untuk lelang tahun ini sebesar Rp7,8 M juga berjalan lancar, hanya tinggal menunggu hasil dari proses lelang yang perlu kejelian dan kehati-hatian.

Sedangkan Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya’diah yang juga sebagai pemimpin rapat mengatakan, jika nantinya gedung ini statusnya dipinjampakaikan atau dihibahkan ke salah satu instansi, misalnya kejaksaan, maka itu sudah merupakan hak ekslusif Bupati Berau untuk bisa memberikan gedung tersebut kepada siapapun.

“Contoh lainnya adalah status gedung statistik yang juga dihibahkan. Juga gedung kepolisian yang baru dibangun itu, dengan anggaran dari Berau hanya Rp2 M, dan sisanya dicari sendiri dari Provinsi Kaltim oleh pihak kepolisian sendiri,” tutupnya.(bnc)