Apa Kabar DOB BPS???

 

TALISAYAN – Lama tak terdengar, bagaimana kabarnya nasib lima kecamatan di wilayah paling selatan Kabupaten Berau yang diusulkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) Berau Pesisir Selatan (BPS).

Pasalnya, hingga saat ini, belum ada kejelasan apakah BPS benar-benar akan menjadi DOB. Hal ini pun menjadi pertanyaan banyak masyarakat khususnya warga yang berada di Kecamatan Talisayan. Bahkan banyak warga menilai, kecil kemungkinan BPS akan menjadi DOB, jika tapal batas antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur tidak cepat selesai. Meskipun secara administrasi, BPS sudah cukup layak untuk dimekarkan.

Seperti yang diungkapkan kepala Kampung Eka Sapta, Imam Supriadi. Dikatakannya, pemekaran BPS sudah lama diharapkan masyarakat. Apalagi diyakininya, dengan adanya pemekaran, pembangunan yang ada di wilayah tersebut dipastikan akan meningkat, termasuk segi ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Namun akhir-akhir ini, banyak masyarakat mulai mempertanyakan sudah sampai sejauh mana perkembangan BPS saat ini.

"Jujur saja, kita sebagai warga Talisayan memang mengharapkan BPS ini dapat segera terbentuk. Namun, ada juga kabar mengatakan, DOB BPS ini akan terkendala pemekarannya jika tapal batas antara Kutim dan Berau masih belum selesai," ungkapnya kepada beraunews.com, Senin (24/04/2017).

Sementara itu, terkait bagaimana perkembangan terbaru terkait masa depan pemekaran BPS tersebut, Camat Talisayan, David Pamudji mengaku, terkait dengan penyelesaian tapal batas antara Labupaten Berau dan Kutai Timur, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi lebih jauh. Hanya saja, saat ini tim percepatan pemekaran masih terus berupaya, dan melengkapi berbagai kekurangan-kekurangan, agar BPS dapat dimekarkan, meskipun memakan waktu cukup lama.

"Kita belum mengetahui hal itu. Karena memang ranah kami di kecamatan memang sangat kecil, Itu menjadi ranahnya Pemkab Berau dan Pemprov Kaltim. Tetapi, baik pemkab, dan pemprov sudah komitmen terus mengawal BPS ini. Kita dari kecamatan mendukung apapun programnya," bebernya.

Sementara itu dihubungi terpisah, Anggota DPRD Berau dari Komisi III, Kasmine Hambali mengatakan, terkait masa depan BPS tersebut masih terus diperjuangkan, baik dari DPRD, Pemkab Berau dan Pemprov Kaltim. Hanya saja, saat mengikuti rapat paripurna beberapa waktu lalu disampaikannya, Bupati Berau sempat menyinggung apabila salah satu persyaratan pemekaran akan berdampak pada pembagian APBD, maka DOB BPS akan dikaji kembali.

"Pertimbangannya disana. Karena jika anggarab dibagi, maka akan membebankan kabupaten induk, dan akan berdampak pada pembangunan," jelasnya.

Untuk tapal batas lanjut dia, memang belum kejelasan pasti. Namun terkait penyelsaiannya, sudah diserahkan ke Pemprov Kaltim agar dapat selesai.

"Kita di kabupaten selalu mengawal dan mendorong penyelesaiannya. Pada dasarnya, gubernur Kaltim sangat mendukung dan menyetujui pemekeran DOB BPS," tandasnya.(bnc)

Wartawan: Hendra Irawan/Editor: R. Amelia