Menanti Kebenaran Terkait Polemik Resort Di Maratua

TANJUNG REDEB – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Berau tengah mendalami kepemilikan izin lokasi dan sertifikat yang dikantongi sebagian perusahaan di Pulau Maratua untuk mendirikan resort. Hal tersebut terungkap dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) garapan DKP Berau tentang perijinan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan di kantor DKP Berau, Kamis (23/6/16).

Kabid Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Yunda Zuliarsih mempertanyakan bagaimana mungkin perusahaan yang notabennya bukan warga Pulau Maratua, tapi bisa mengantongi sertifikat yang lahanya sampai ke pantai. Padahal sertifikat tersebut 100 persen berada di darat.

“Sebelumnya kami sudah mendapatkan laporan dari warga disana (Pulau Maratua-red), kalau ada sebuah perusahaan sedang melakukan pelebaran pantai di wilayah embo-embo, Kampung Payung-Payung. Terkait sertifikat yang dimiliki masih dalam tanda tanya, lagian lokasinya juga sampai ke pantai dan setahu saya sertifikat itu murni di darat,” bebernya.

Lebih jauh lagi, Yunda mengatakan, hampir seluruh warga Pulau Maratua belum memiliki sertifikat tanah dan yang bisa disertifikatkan untuk wilayah pulau-pulau kecil itu hanyalah tanah adat.

“Setahu saya sebagian warga Pulau Maratua itu belum banyak yang memiliki sertifikat karena yang bisa disertifikatkan untuk wilayah pulau-pulau kecil itu hanya untuk tanah adat saja. Jadi saya masih bingung soal kepemilikan sertifikat itu,” ungkapnya.

Terkait salah satu perusahaan di Pulau Maratua yang kabarnya sedang melakukan aktivitas pembangunan rumah tinggal, Yunda mengatakan, kalau membangun rumah tinggal rasanya aneh saja. Sebab, kalau rumah tinggal mengapa di pinggir pantai yang jauh dari perkampungan dan pemukiman warga. Selain itu, mungkinkah rumah tinggal sampai memiliki 6 pintu.

“Rumah tinggal apaan itu sampai 6 pintu. Kami khawatir jika izin yang mereka miliki disalahgunakan. Betul rumah tinggal, tapi kita tidak tahu sewaktu-waktu nanti rumah tinggal tersebut jadi resort. Apalagi jaraknya jauh, sehingga minim pengawasan,” ungkapnya lagi.

Dikatakannya, kebenaran terkait masalah ini akan terjawab besok (Jum’at, 24/6/2016), seusai tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan DKP Berau turun ke lokasi lakukan pengecekan lapangan.

“Data kami lengkap dan semunya kami telah siapkan untuk besok. Besok kita cari tahu kebenaranya. Kebetulan tim DKP berasama KKP akan ke lokasi untuk meninjau langsung aktivitas disana,” pungkasnya.(ea)