Besok, KKP dan DKP Berau Lakukan Pendataan Resort di Maratua

TANJUNG REDEB – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Berau berencana lakukan pendataan terhadap seluruh resort yang berada di Pulau Maratua. Langkah itu, guna menindaklanjuti polemik rencana pembangunan resort berstandar hotel bintang 4 di pulau wisata itu oleh PT Wahana Hijau Sejahtera (WHS) yang diduga belum kantongi izin. Selain itu, langkah itu merupakan salah satu kesimpulan Bimbingan Teknis (Bimtek) garapan DKP Berau tentang perijinan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan Kamis (23/6/16).

Kepala DKP Berau melalui Kabid Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Yunda Zuliarsih mengatakan, dalam melakukan kunjungan dan pendataan seluruh resort yang berada di Pulau Maratua tersebut, pihaknya direncanakan melibatkan Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil (Dit. PPK) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Besok (Jum’at, 24/6/2016-red) tim dari DKP dan KKP akan langsung berkunjung ke Pulau Maratua, untuk melakukan pendataan terhadap resort-resort yang berdiri di sana (Pulau Maratua-red). Ada sekitar 6 bangunan resort di pulau itu, semua akan kita data dan lihat izinnya,” ungkapnya.

Dikatakannya, pendataan tersebut dilakukan menyusul adanya beberapa perusahaan yang tidak memiliki izin, namun berani melakukan pembangunan di pulau tersebut. Selain itu, perusahaan tersebut dituding telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 122/2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Potensi wisata yang dimiliki Berau saat ini sangat banyak dan menjadi andalan kita, salah satunya Pulau Maratua. Dengan adanya pembangunan yang menunjang pariwisata disana kita tentunya akan sangat mendukung. Hanya saja pembangunan itu harus dibarengi dengan prosedur yang tepat, dan segala peraturan terkait pembangunan tidak boleh dilanggar,” pungkasnya.(mta)