Kawal Pembangunan Daerah, Kejari Sosialisasikan TP4D

 

TANJUNG REDEB – Maraknya program Pemkab yang tidak bisa berjalan mulus dikarenakan adanya keraguan dan ketakutan dari aparat negara akan bersentuhan hukum saat melaksanakannya, mendorong Kejaksaan Agung untuk membentuk Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Tak terkecuali di Berau, TP4D Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau, yang dibentuk sejak 2015 lalu, baru mulai aktif pada 2016 lalu. Untuk menerangkan lebih jelas tugas dan fungsi TP4D bagi Pemkab, Selasa (11/04/2017), Kejari menggelar sosialisasi TP4D tersebut, di Balai Mufakat.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Bupati, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD Berau, dan sejumlah unsur pimpinan SKPD lainnya.

Ketua TP4D sekaligus Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Berau, Ahmad Jaya, mengungkapkan terbentuknya TP4D tersebut sebagai langkah preventif untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program.

"Kita akan mendampingi dan mengawal program pembangunan daerah yang dilakukan Pemkab, apalagi yang sangat rawan menyeret ke hal yang tidak diinginkan. Namun dalam rangka penegakan hukum tetap bisa dilaksanakan, tetapi sebagai alternatif terakhir," jelasnya saat diwawancarai beraunews.com, usai sosialisasi dilaksanakan.

Adapun tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang akan dilaksanakan oleh TP4D dalam rangka mengawal pembangunan ialah melakukan penyuluhan, pengarahan, pendapat hukum, hingga pendampingan, sehingga dapat meminimalisir kekeliruan yang dapat terjadi saat pelaksanaan program pembangunan tersebut.

"Sebagai contoh, saat ini ada BUMN yang masuk dalam ranah hukum Kejari Berau, yang kita dampingi untuk memperlancar kegiatannya," ucapnya.

Dengan adanya TP4D tersebut, ia berharap mulai saat ini Pemkab tidak lagi ragu-ragu untuk meminta pengawalan dan pendampingan dalam hal melaksanakan setiap program kerja, demi mempercepat pembangunan daerah.

Namun permohonan pendampingan tersebut, dikatakannya harus dilakukan sejak awal berjalannya program. Hal itu dilakukan untuk menghindari kejadian tidak diinginkan yang dapat merugikan salah satu atau lebih pihak lain.

"Kami siap mengawal, siap mendampingi. Semua secara gratis. Tapi sangat diharapkan permohonan diajukan sejak awal, bahkan kalau bisa sejak perencanaan, kita dilibatkan," tandasnya.(bnc)

Wartawan: Marta/Editor: R. Amelia