Truk CPO dan TBS Jadi Penyebab Kerusakan Jalan?

 

TALISAYAN – Banyaknya kerusakan jalan yang diduga disebabkan oleh kendaraan bertonase besar melebihi kemampuan kelas jalan, terus disoroti oleh Pemkab Berau, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Berau, Abdurrahman Ullang mengakui, khususnya di wilayah Pesisir Selatan Berau, memang aktivitas kendaraan banyak yang melebihi kemampuan jalan, seperti truk crud palm oil (CPO) maupun truk pengangkut tandan buah segar (TBS). Hal itu menurutnya menjadi permasalahan tersendiri, mengingat akses jalan tersebut merupakan jalur provinsi yang kondisinya mengalami kerusakan yang parah.

Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) Kaltim Nomor 10/2012, sudah ditegaskan, segala jenis angkutan seperti muatan batu bara, sawit dan semacamnya, tidak diperbolehkan menggunakan jalan umum, tanpa ada izin dari pemprov Kaltim. Tetapi lanjut dia, berdasarkan fakta di lapangan kebanyakan pelaku usaha angkutan tersebut, tidak berizin.

“Kasihan juga jadinya jika mau ditindak tegas. Apalagi itu juga jadi pendapatan utama mereka, tapi itu juga melanggar aturan," ungkapnya.

Tak hanya itu, dari sekian banyak truk TBS yang digunakan untuk mengangkut sawit, ada juga pelaku usaha yang memodifikasi bak penampungnya menjadi lebih besar dengan muatan buah sawit terlampau tinggi dari dinding bak. Akibatnya, beban yang ditimbulkan pun jauh lebih besar, dan sangat berdampak pada permukaam jalan yang hanya memiliki kapasitas maksimal 8 ton.

Sebenarnya, terkait imbauan Perda yang dikeluarkan Pemprov Kaltim tersebut, sudah beberapa tahun lalu dikeluarkan dan disosialisasikan, baik kepada pihak perusahaan maupun kepada pihak pengusaha angkutan sawit tersebut.

Hanya saja, masih belum sepenuhnya dilakukan oleh pihak pengusaha. Pasalnya, jika muatan disesuaikan dengan kelas jalan atau muatan sawit hanya seukuran bak penampung, maka biaya operasional akan lebih besar daripada hasil dari muatan sawit tersebut. Sehingga, untuk menutupi biaya operasional, kebanyakan pelaku usaha memuat TBS melebihi kapasitas, bahkan sampai nekat memodifikasi bak truk tersebut.

"Karena yang punya truk juga masyarakat. Kalau tidak memuat banyak maka akan rugi," ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi bersama instansi terkait lainnya, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan Satlantas Polres Berau. Hal itu dilakukan guna menegakkan Perda tersebut.

"Yang jelas kondisi ini tidak akan kita biarkan. Dalam rapat koordinasi nanti akan disepakati, apakah truk tersebut akan dilakukan penindakan berupa tilang atau tidak, dan juga hasilnya akan kita sampaikan pada Bupati Berau," pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Hendra Irawan/Editor: R. Amelia