Soal PLTMH, PT Jabontara Pilih Bungkam

BATU PUTIH – Hingga saat ini belum ada kejelasan atau pun tindakan nyata dari ketiga perusahaan yang beroperasi di wilayah Tembudan terkait bantuan atas kerusakan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kampung Tembudan. Bahkan waktu yang diberikan DPRD Berau untuk bantuan tersebut, yakni 2 minggu sudah melewati batas tepatnya pada 19 Juni 2016 lalu. Ketiga perusahaan dimaksud, yakni PT Jabontara Eka Karsa (JEK), PT Sumalindo Lestari Jaya (SLJ) dan PT Swadaya Perkasa (SP).

Dengan tak adanya tanggapan apapun dari ketiga perusahaan tersebut, seolah apa yang disampaikan DPRD Berau pada waktu kunjungan lapangan, tak berarti bagi ketiga perusahaan tersebut. Padahal, awal Juni lalu, sejumlah anggota DPRD Berau seperti Abdul Waris, Eli Esar Kombong, Abdul Samad, Muhammad Yunus, Achmad Rijal, Jekson Along, Vitalis Paulus Lette, bersama instansi terkait yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Berau, Sa’ga, sempat mengunjungi secara langsung kondisi PLTMH di Kampung Tembudan itu.

Tak hanya itu, salah satu perusahaan yang diduga kuat telah melanggar Amdal, yakni PT JEK juga belum memberikan tanggapan apapun terkait hal tersebut. Upaya beraunews.com mendapatkan konfirmasi, baik melalui saluran telepon maupun pesan singkat melalui David Saragi selaku Senior Manager Humas & HRD PT JEK tak kunjung membuahkan hasil, hingga berita ini diterbitkan.

Belum lama ini, Wakil Ketua DPRD Berau, Sa'ga menceritakan, ketika melakukan kunjungan lapangan, pihak perusahaan menyatakan menolak untuk mengakui jika menyusutnya aliran sungai tersebut lantaran aktivitas perusahaan. Kendati demikian, dengan banyaknya temuan dilapangan, pihaknya memastikan jika PT JEK telah melanggar Amdal, sementara PT SP dan PT SLJ masih diduga melanggar Amdal.

“Itu sudah jelas ada pelanggaran yang dilakukan oleh PT JEK, dan itu ada dokumennya dipegang oleh BLH,” jelasnya.

Disamping itu, ia juga mengatakan dalam pemaparan BLH dilapangan, penanaman atau perkebunan kelapa sawit seharusnya dilakukan dalam radius setidak-tidaknya sekitar 100 meter atau 200 meter dari aliran sungai atau sumber mata air. Baik tu sungai, laut ataupun danau.

“Namun pada kenyataannya, danau yang berada dilokasi PT. JEK sudah mengering. Dan tanaman sawit itu kita dapati hanya berjarak sekitar 30  sampai 40 meter dari tepi danau,” katanya.

Padahal, pihaknya saat pertemuan hanya meminta pasrtisipasi perusahaan kepada masyarakat Tembudan dalam menghadapi bulan ramadan itu dibantu dalam penerangan. Tapi pada kenyataannya apa yang diharapkan tidak digubris oleh pihak perusahaan.

Saat ditanya, apakah ada sangsi terkait pelaggaran yang dilakukan oleh ke tiga perusahaan tersebut? Saga menjawab bahwa, pihaknya hanya melakukan fungsinya sebagai DPRD, yakni hanya melakukan pengawasan.

“Makanya akan kita adakan pertemuan lagi, dan bicarakan. Karena diaturan itu ada sangsi, dan itu juga akan mengarah kesana. Bahkan itu tidak hanya sampai di sini, kita akan bawa ke provinsi dan BLH pusat terkait dengan pelanggaran itu,” tutupnya.(hir)