Maraknya Travel Ilegal Berdampak Pada Angkutan Umum Resmi

 

TANJUNG REDEB – Minimnya angkutan umum yang beroperasi di wilayah dalam kota, dikatakan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Abdurrahman Ullang, merupakan dampak dari maraknya angkutan taksi travel plat hitam ilegal.

Hal itu diungkapkannya saat diwawancarai beraunews.com, Jumat (24/03/2017). Diakuinya, saat ini angkutan taksi plat hitam yang tidak terdaftar secara resmi di Dishub memang menjadi faktor kurang diminatinya angkutan umum resmi.

“Memang betul saat ini untuk angkutan umum bisa dibilang nyaris jarang ditemukan beroperasi. Masih ada beberapa saja yang rajin berkeliling mencari penumpang. Mengapa terjadi demikian? Salah satu sebabnya karena saat ini yang mendominasi adalah travel plat hitam. Sementara ini tidak terdaftar di pihak kita,” ungkapnya.

Namun menurutnya, hal itu sangat wajar terjadi. Sebab saat ini, angkutan umum resmi jika dibandingkan dengan travel plat hitam, kondisinya sangat jauh berbeda. Sehingga keberadaan angkutan umum mulai tersisihkan dengan sendirinya.

“Kalau melihat dari kondisi kendaraan, memang angkutan umum sudah perlu peremajaan kembali. Berbeda dengan taksi atau travel, mereka rata-rata menggunakan kendaraan baru yang masih baik kondisinya, dan proses penjemputan penumpang juga jauh lebih mudah dengan travel ketimbang angkutan umum. Kalau travel, bisa langsung jemput ke rumah calon penumpang sesaat setelah menelepon supirnya,” ujarnya.

Tak hanya itu, adapun faktor lain tersisihkannya angkutan umum dari jalan kota ialah masyarakat yang saat ini telah memiliki kendaraan pribadi, baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

“Selain itu juga, sekarang ini rata-rata masyarakat sudah punya kendaraan sendiri. Kalau mau ke mana-mana jarang pakai angkutan umum. Mungkin di situasi tertentu saja,” lanjutnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya saat ini sedang mendata seluruh travel yang belum terdaftar resmi. Kepada pemilik perusahaan angkutan umum, pihaknya juga mengimbau untuk melakukan peremajaan dan penambahan armada angkutan umum. Sementara itu, yang resmi mengantongi izin beroperasi di bawah naungan Dishub saat ini hanya angkutan umum dan taksi bandara.

“Karena masih banyak yang belum terdaftar, maka kita sudah lakukan pendataan yang sampai saat ini masih berjalan. Sebab kalau tidak terdaftar, maka mereka tidak bisa ikut berkontribusi dengan daerah. Sementara wilayah operasi mereka ada di sini, maka itu seharusnya wajib memberikan kontribusi. Namun untuk lebih lanjutnya, kita juga akan melakukan pertemuan dengan para pemilik travel, yang akan langsung dipimpin oleh Bupati Berau,” jelasnya.(bnc)

Wartawan: Marta/Editor: R. Amelia