BPN : Izin Lokasi PT WHS, 100 Persen Di Darat

TANJUNG REDEB – Badan Pertanahan Negara (BPN) Berau telah menerbitkan sertifikat sebagai bukti izin lokasi yang diberikan kepada PT Wahana Hijau Sejahtera (WHS) di wilayah pulau Maratua dengan luasan 29,611 hektar. Sertifikat tersebut dikeluarkan sesuai dengan pertimbangan teknis pertanahan yang seluruhnya atau 100 persen berada di daratan dan tak sedikit pun berada di atas air.

“Kalau dari pihak kita, sertifikat izin lokasi itu harus di tanah, harus ada batasan garis batas pasang surut pantai. Lebih dari laut tidak boleh, BPN mengacu pada sempandan laut, yaitu batas pasang surut air laut,” jelas Imbauan Sanusi selaku Humas BPN Berau kepada beraunews.com saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (22/6/16).

Dikatakannya, dalam mengeluarkan sebuah sertifikat, BPN punya aturan dengan beberapa pertimbangan teknis, diantaranya sempandan laut, sempandan sungai dan sempandan jalan. Berdasarkan hal tersebut, izin lokasi yang diberikan kepada PT WHS di wilayah Pulau Maratua, maka pihaknya memberikan izin tersebut bukanlah di atas air, melainkan 100 persen di darat.

“Kalau izin lokasi menurut aturan itu hanya untuk di darat bukan di atas laut, kalau ada yang mempunyai izin lokasi di dekat pantai, maka itu diberikan berdasarkan pertimbangan teknis memacu pada batas pasang surut terakhir dari pantai,” ujarnya.

Ditanya jika suatu saat ada yang mendirikan bangunan melebihi batas izin lokasi yang diberikan BPN, Imbauan mengatakan, jika di areal yang telah diberikan izin lokasi itu hanya boleh didirikan rumah tinggal. Sedangkan, untuk aktivitas pembangunan diluar rumah tinggal, hanya boleh dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Kementrian Kelautan dan Perikanan. 

“Kalau soal pembangunan itu teknisnya ada di instansi terkait, bukan kewenangan BPN. Kembali ke Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kalau dari pihak kami hanya sebatas pasang surut air laut yang bisa disertifikatkan. Saya juga kebetulan anggota tim Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan-red), jadi jika Amdalnya belum keluar, maka tidak boleh ada aktivitas pembangunan yang lain selain rumah tinggal,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kabid Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Berau, Yunda Zuliarsih mengatakan, pihaknya tak pernah mengeluarkan atau pun memberikan rekomendasi terkait terbitnya IMB pembangunan rumah tinggal yang dimiliki PT WHS. Yang ada, pihaknya mengeluarkan pertimbangan teknis untuk rencana pembangunan resort.

“IMB itu untuk membangun rumah tinggal di Pulau Maratua. Nah kalau rumah tinggal saya tidak tahu prosedurnya seperti apa dan berdasarkan itu juga mereka sedang melakukan proses perizinan ke KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan-red). IMB itu kan bunyinya rumah tinggal jadi tidak perlu adanya rekomendasi, namun logikanya seperti ini, mungkinkah rumah tinggal tersebut berada di pinggir pantai,” ujarnya kepada beraunews.com, Selasa (21/6/2016).(ea)