Soal PLTMH Tembudan, BLH Akan Jatuhi Sanksi Jika Benar Melanggar Amdal

TANJUNG REDEB – Pro Kontra terkait sejumlah perusahaan yang diduga melanggar Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan juga diduga sebagai penyebab berkurangnya debit air sungai pembangkit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kampung Tembudan, turut ditanggapi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Berau melalui Kabid Amdal dan Hukum Lingkungan, Lita Handini .

Dikatakannya, memang secara langsung dirinya tidak ikut dalam kunjungan lapangan yang dilakukan bersama sejumlah anggota DPRD Berau beberapa waktu lalu. Namun ia menjelaskan, dalam aturan yang ada di Amdal, buffer zone (zona penyangga) atau lahan yang tidak dibangun dan dibiarkan sebagaimana aslinya untuk konservasi itu, setidaknya dilakukan 50 meter kiri kanan dari tepi sungai.

"Saya memang tidak ikut kemarin saat kunjungan DPRD kemarin. Pak Iswahyudi (Kabid Pencemaran BLH Berau-red) yang ikut. Tapi  kalau di Amdal ketentuannya seperti itu, 50 meter dari tepi sungai, kiri kanan tidak ada kegiatan penanaman sawit," bebernya saat dikonfirmasi beraunews.com, Rabu (22/06/2016).

Dikabarkan danau yang luasnya kurang lebih 2 hektar di Kampung Tembudan itu, saat ini telah mengering? Lita menjawab, untuk danau memang tidak begitu teridentifikasi dalam dokumen Amdal. Namun jika danau tersebut ternyata memiliki sumber air atau mata air, maka harus dilakukan konservasi.

"Jika terdapat sumber air, maka ada kewajiban untuk dilakukan konservasi. Tapi saat ini kita tidak tahu, apakah itu ada mata airnya atau tidak. Atau hanya cekungan air yang terkandang saat turun hujan," katanya.

Dijelaskannya, pihaknya akan kembali menindaklanjuti masalah tersebut setelah lebaran nanti. Mengingat di wilayah itu tidak hanya satu perusahaan saja, ada perusahaan sawit dan kehutanan.

"Kemarin itu hanya cek data dasar saja. Setelah lebaran kita berencana akan meneliti lagi apa penyebab sebenarnya. Hal ini sesuai harapan dewan, agar BLH melakukan penelitian lebih," katanya.

Ia menilai, konsekuensi atau dampak eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA), seperti pembukaan lahan hutan untuk perkebunan dan sebagainya itu, sudah pasti tutupan lahan menjadi berkurang, sehingga tangkapan air menjadi hilang dan akibatnya debit air sungai menjadi menyusut.

"Lambat laun debit air akan semakin berkurang dan akhirnya tidak ada," ungkapnya.

Jika dalam penelitian mendatang salah satu perusahaan yang beroperasi di sana memang melanggar ketentuan Amdal, maka pihaknya berjanji akan memberikan punishment (hukuman dan atau sanksi) terhadap perusahaan itu. Namun, saat ditanya apakah sanksi tersebut sampai pada penutupan? Lita menjawab, kemungkinan hal itu tak akan dilakukan.

"Sepertinya tidak, karena tidak sedikit warga disana bergantung pada perusahaan. Kalau mereka (perusahaan-red) menghilangkan kewajiban untuk melakukan konservasi, kita wajibkan untuk pemulihan fungsi lingkungan yang rusak," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Berau, Sa’ga mengatakan, saat rombongan DPRD Berau bersama instansi terkait melakukan kunjungan lapangan, pihaknya memastikan jika PT Jabontara Eka Karsa (JEK) telah melanggar Amdal, sementara PT Swadaya Perkasa (SP), dan PT Sumalindo Lestari Jaya (SLJ) masih diduga melanggar Amdal, seperti adanya kegiatan penanaman sawit yang didapati hanya berjarak sekitar 30  sampai 40 meter dari tepi danau.(hir)