Soal PLTMH Tembudan, Distamben Belum Terima Tanggapan Dari Tiga Perusahaan

 

BATU PUTIH – DPRD Berau bersama instansi teknis memberikan waktu 2 minggu kepada tiga perusahaan, yakni PT Jabontara Eka Karsa (JEK), PT Swadaya Perkasa (SP), dan PT Sumalindo Lestari Jaya (SLJ) untuk mempertanggungjawabkan berkurangnya debit air sungai pembangkit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kampung Tembudan.

Namun, hingga memasuki hari akhir dari jangka waktu yang diberikan itu, pertanggungjawaban dari ketiga perusahaan masih belum jelas. Pasalnya, pertanggung jawaban itu diminta DPRD dan instansi teknis saat pertemuan di PT JEK pada 2-4 Juni 2016 lalu. Artinya batas akhir pertanggungjawaban itu pada 19 Juni 2016 besok.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Berau,  Mappasikra Mappaseleng mengatakan, belum menerima tanggapan apapun dari ketiga perusahaan tersebut. Termasuk menyediakan mesin cadangan untuk penerangan masyarakat Kampung Tembudan.

"Sampai saat ini belum ada tanggapan. Kita liat saja besok bagaimana," ujarnya saat dikonfirmasi beraunews.com, Sabtu (18/6/2016).

Menurut Sikra, sapaan akrabnya, sebaiknya ketiga perusahaan tersebut fokus kepada perbaikan kerusakan mesin PLTMH, daripada harus menyediakan mesin serta jaringannya lagi. Salah satu caranya membantu mempercepat pemesanan komponen yang sedang dipesan saat ini.

"Lebih baik berpartisipasi melakukan perbaikan. Itu jauh lebih baik," katanya.

Disamping itu, ia juga menyarankan kepada tiga perusahaan tersebut untuk melakukan komunikasi lebih lanjut kepada pihak pengelola PLTMH terkait perbaikan berbagai kerusakan. Terlebih ketika ada kerusakan tidak ada alat cadangan yang bisa digunakan.

"Paling tidak ikut memfasilitasi pihak pengelola dalam berbagai kerusakan. Kalau ada alat yang rusak bisa dimodifikasi, kan tidak perlu pesan keluar daerah," tutupnya.(hir)