Ini Penjelasan Dishub Soal Pembangunan Jembatan Timbang

 

TANJUNG REDEB – Sebagian besar ruas jalan di wilayah Kabupaten Berau kondisinya telah rusak parah. Selain akibat kondisi jalan yang telah dimakan usia, sebagian besar jalan rusak akibat dilintasi kendaraan bermuatan berat yang melebihi kapasitas jalan.

Melihat kondisi tersebut, perlukah Berau memiliki jembatan timbang? Menanggapi pertanyaan itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Berau Abdurrahman Ullang mengatakan, rencana penyediaan jembatan timbang telah ada sejak lama, namun penyediaannya bukanlah kewenangan pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi, melainkan telah menjadi ranah kementerian pusat. Jika memang pemerintah daerah ingin membangun jembatan timbang, Pemkab dalam hal ini hanya memiliki hak sebatas menyediakan lahan.

BACA JUGA : Perusahaan Sawit Gunakan Jalan Umum, Jelas Pelanggaran Perda

“Kita sudah pernah mengusulkan, tapi karena kewenangan itu, usulan kita tidak disetujui,” ungkapnya kepada beraunews.com, Minggu (29/01/2017).

Bahkan, Pemkab melalui Dishub telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Namun hal ini belum pasti, menilai sejumlah kawasan yang akan dibangun jembatan timbang telah masuk kawasan perencanaan pembangunan jalur kereta api.

BACA JUGA : Tambang dan Sawit Gunakan Jalan Umum, Ini Sanksinya

Memang diakuinya, saat ini sudah sangat terlambat jika baru akan dipasang jembatan timbang. Sebab, sejatinya jembatan timbang itu harus sudah ada sejak dulu di kecamatan yang menjadi jalur kendaraan berat, seperti Sambaliung, Gunung Tabur, Kelay, Segah, Talisayan, dan sejumlah kecamatan lain.

“Jalan kita rusak karena sering dilalui kendaraan sawit dan kayu. Selain itu, jalan kita kondisinya juga masih labil, begitu dilewati beban berat pasti langsung amblas,” tambahnya.

BACA JUGA : Soal Tambang dan Sawit Gunakan Jalan Umum, Ketua DPRD : Sosialisasi Perda “Kosong”

Dishub juga sejauh ini telah kerap kali melakukan koordinasi dengan lintas sektor termasuk pihak kepolisian. Bahkan beberapa kali telah melakukan razia kendaraan, dan hasilnya memang hampir seluruh kendaraan bermuatan berat melebihi kapasitas jalan yang hanya mampu menahan 6 ton.

BACA JUGA : Sawit Gunakan Jalan Umum, Rusianto Nilai Implementasi Perda Sangat Minim

“Kita tidak bisa juga terus menerus razia, tapi tindaklanjutnya setelah dirazia itu bagaimana? Akhirnya kami mengambil langkah dengan membuat surat ke perusahaan terkait ancaman dan imbauan untuk tidak mengangkut barang melebihi kapasitas jalan yang ada,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: M.S. Zuhrie/Editor: R. Amelia