Wabup : Jika Ada Penyelewengan PBJ, Segera Laporkan!!

 

TANJUNG REDEB – Bukan rahasia lagi jika Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) kerap kali dimanfaatkan oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi ataupun golongan. Pasalnya, penyimpangan PBJ cukup menggiurkan. Tak salah, jika kemudian PBJ merupakan salah satu ladang basah untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Akibatnya, tak sedikit pejabat pemerintahan juga berakhir di bui akibat hal ini.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Berau Agus Tantomo menilai, PBJ memang cukup rawan penyimpangan. Hanya, dirinya tidak mau berspekulasi terkait isu PBJ tersebut. Namun ia menegaskan, untuk menghindari penyimpangan dalam proses PBJ, perlu adanya keterbukaan.

“Perlu ada transparansi. Jadi, jika ada yang curiga terkait PBJ didalamnya terdapat penyelewengan, segera laporkan,” ungkapnya kepada beraunews.com, ditemui di rumah jabatan Wakil Bupati, saat open house Imlek, Sabtu (28/01/2017).

Ia juga menanggapi komentar Kemenpan RB bahwa apa yang disampaikannya tersebut merupakan pendapat secara umum. Memang ia mengatakan, potensi penyimpangan PBJ di setiap daerah mana saja, berpotensi terjadi. Untuk itu, salah satu langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi seminimal dan sedini mungkin adalah, dengan keterbukaan.

Sementara saat ditanya, apakah di Kabupaten Berau sendiri pernah terjadi penyelewengan PBJ? Ia mengatakan, hingga saat ini belum ada laporan. Sementara itu, dalam mencegah terjadinya penyimpangan, pihaknya menegaskan telah melakukan hal tersebut, yakni dengan transparansi.

“Jika ada temuan, ya dilaporkan saja, dan itu akan ditindaklanjuti,” ujarnya.

BACA JUGA : Kerugian Negara Capai Triliunan, Sistem Pengadaan Harus Direformasi

Bukan rahasia umum jika banyak kasus korupsi di Indonesia masih didominasi kasus penyimpangan dalam proses PBJ. Bahkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi menegaskan, 2014 hingga 2016, jumlah kerugian akibat PBJ mencapai Rp1,81 triliun.

Tentu saja, PBJ di setiap daerah berpotensi penyimpangan jika dalam prosesnya tidak dilakukan dengan baik dan terbuka. Untuk itu, diharapkan perlu adanya penguatan kelembagaan dan SDM untuk mendorong pengadaan yang kredibel dan profesional.(bnc)

Wartawan: Hendra Irawan/Editor: R. Amelia