Hasil RUPS PT IPB, Nasib Chairuddin Noor Diputuskan Lewat Jalur Hukum

 

TANJUNG REDEB – Polemik yang menghantui proyek pembangunan Boiler Unit IV PLTU Lati milik PT Indo Pusaka Berau, telah diputuskan akan ditindaklanjuti sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT IPB yang digelar, Jumat (20/01/2017) lalu di Jakarta.

Dimana, Chairuddin Noor selaku Direktur Utama PT IPB periode 2012-2015 telah mengeluarkan uang sebesar Rp14,85 miliar sebagai pembayaran uang muka (down payment) proyek kepada PT Pembangkit Listrik Nusantara (PLN) selaku pemenang tender. Namun, hingga saat ini belum tampak realisasi pembangunan boiler baru itu.

Disampaikan Direktur Utama PT IPB saat ini, Najamuddin, pihaknya sudah beberapa kali memberikan peringatan kepada kontraktor agar pengerjaan ini bisa secepatnya dijalankan. Apalagi kontraktor telah menerima uang muka. Namun, seiring waktu berjalan progres pengerjaan tak kunjung berjalan.

“Ya tidak ada jalan lagi selain membawa ke jalur hukum karena berbagai upaya persuasif sudah kita jalankan,” ujarnya saat dijumpai beraunews.com di ruang kerjanya, Jumat (27/01/2017).

"Ada dokumen yang akan kita kumpulkan lagi sebagai dasar kita. Setelah lengkap semuanya akan kita laporkan ke hukum,” ujarnya.

BACA JUGA : Pembangunan Mesin 4 PLTU Bakal Distop?

Dalam hal ini, Najamuddin juga mengaku PT IPB selaku perusahaan konsorsium yang mengelola PLTU Lati telah mengalami kerugian yang cukup besar. Selain mengeluarkan uang muka, pihaknya juga harus membayar bunga di bank.

“Jadi setiap bulannya kita harus membayar bunga. Total yang telah kita bayarkan setelah penyerahan uang muka ini sekitar Rp1,5 miliar. Jadi tuntutan kita kepada kontraktor harus mengembalikan uang muka beserta bunganya senilai Rp16 miliar. Ini sudah kita berikan batas waktu hingga 4 kali, terakhir Desember 2016. Tapi tidak ada tanda-tanda, jadi kita positif menyelesaikan di jalur hukum saja,” jelasnya.

 

Bupati Berau, Muharram juga mengungkapkan, Chairuddin harus bisa menjawab pertanyaan terkait pemberian uang muka itu. Sebab, Chairuddin selaku Direktur Utama PT IPB kala itu tentu tidak akan bertindak ceroboh ketika mengeluarkan uang sebesar Rp14,85 miliar tanpa disertai bukti penerimaan dan sebagainya.

Muharram juga telah mempertanyakan terkait pemberian uang muka itu kepada perwakilan Shandong Machinery I & E Group Co, yang juga merupakan pemilik saham sebesar 4 persen lebih di PT IPB itu. Shandong Machinery I & E Group Co merupakan perusahaan konsorsium yang bekerjasama langsung dengan pabrik mesin asal China yang melakukan instalasi PLTU Lati selama ini.

“Dia nitip sama Mr. Wu katanya, tapi kita tanya Mr. Wu katanya tidak ada sama dia. Sementara, kan jalurnya dia pasti cuma lewat ini. Siapa yang bisa datang ke China sana, kalau tidak ada orang China yang menemani,” tegasnya saat ditemui beraunews.com, Jumat (27/01/2017) siang.

BACA JUGABupati Buka-Bukaan Soal Pengadaan Mesin Pembangkit PLTU Lati Unit IV    

Selain itu, lanjut Muharram, pemberian uang muka yang tidak jelas itu tentu akan berdampak pada PT IPB sendiri. Pasalnya, PT IPB adalah perusahaan joint venture yang didirikan oleh Konsorsium Indo Pusaka Berau yang terdiri dari 3 anggota konsorsium, yaitu PT Indonesia Power, dengan keahlian dan pengalaman membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik, Pemkab Berau yang bertanggung jawab terhadap perizinan, lokasi lahan dan penyediaan batubara serta PT Pusaka Jaya Baru (perwakilan Shandong Machinery I & E Group Co) yang bekerjasama dengan pabrik mesin yang melakukan instalasi PLTU.

PT Indonesia Power juga merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sumber pendanaannya menggunakan keuangan negara. Termasuk, kesertaan Pemkab Berau sebagai pemilik saham dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau.

“Kita sama-sama bukan swasta loh, kita ini adalah bendera merah semua. Indonesia Power itu BUMN dan Pemda Berau juga milik negara. Ketika, katakanlah kasus ini kita sembunyikan, otomatiskan kita dianggap melakukan pembiaran. Pembiaran itu, kena juga kita,” lanjut Muharram.

Untuk itu, tambah Muharram, berdasarkan hasil RUPS, disepakati polemik itu harus diungkap di publik. Selanjutnya, biarlah ranah hukum yang nanti akan memberikan keputusan yang terbaik.

“Kita tidak boleh berandai-andai bahwa ini (melanggar hukum). Yang jelas, ini secara resmi akan diadakan pelaporan perusahaan, PLTU akan melakukan pelaporan ke pihak berwajib untuk melakukan audit terhadap kasus ini,” tegasnya.

BACA JUGA : Soal Pembangkit PLTU Lati Unit IV, Ini Penjelasan Chairuddin

Terkait dengan investor yang diklaim Chairuddin telah berhasil didatangkannya untuk melanjutkan proyek pembangunan boiler unit IV itu, disampaikan Muharram, hingga hari ini dirinya bisa mencari investor yang ingin membangun pembangkit baru dengan kapasitas 1 x 7 Megawatt (MW). Bahkan, ia telah memiliki program pembangunan pembangkit dengan kapasitas hingga 2 x 50 MW dan itu dapat berjalan tanpa PT IPB harus mengeluarkan uang sesen pun.

“Sekarang, saya sudah menjajaki itu. Yang kemarin kita datangkan, itukan juga memang berpengalaman di bidang investasi boiler. Tetapi, tetap saja orang itu tidak mau berinvestasi kalau tidak clear masalah keuangan (PT IPB-red) itu,” bebernya.

Investasi pembangkit baru yang akan datang nanti, lanjut Muharram, tidak akan ada kaitannya dengan proyek yang terdahulu. Polemik proyek pembangunan Boiler unit IV PLTU Lati itu silahkan selesaikan secara tersendiri.

“Investor yang nanti mau masuk untuk investasi di pembangkit berikutnya ini, itu tidak ada kaitannya dengan proyek yang terdahulu,” ungkapnya.

Sebab, menurut Muharram, investor lainnya tentu tidak mau mengambil resiko sehingga terkena dampak dari polemik proyek tersebut. Sementara Chairuddin hingga saat ini juga tidak bisa menunjukkan bukti penerimaan uang muka proyek itu, yang katanya sudah diterima pihak pembuat pembangkit sehingga pemberian uang muka yang tidak jelas itu turut merugikan keuangan perusahaan.

“Jadi, selama dia tidak mampu menunjukkan kemana aliran dana itu, ke siapa dana itu, yang jelas dia pasti ada resiko secara pribadi terkait dengan dirinya (telah memberikan uang muka itu-red),” ujarnya.

 

Sementara itu, Wakil Bupati Agus Tantomo juga angkat bicara. Dikatakannya, pemerintah daerah akan mendukung penyelesaian masalah ini ke jalur hukum. Pemerintah juga mendorong agar PT IPB selaku pembuat kontrak agar secepatnya melaporkan kontraktor.

“Terserah manajemen mau melapor kemana, kejaksaan atau polisi, yang jelas harus ada penyelesaian hukum. Karena masalah ini akan membebani keuangan daerah kita juga, apalagi setiap bulannya pembayaran bunga pinjaman terus berjalan,” katanya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega & M.S. Zuhrie/Editor: R. Amelia