Soal Pembangkit PLTU Lati Unit IV, Ini Penjelasan Chairuddin

 

TANJUNG REDEB – Rencana pembangunan turbin dan boiler unit IV PLTU Lati berdaya 1 x 7 MW yang dimenangkan PT Pembangkit Listrik Nusantara (PLN), diyakini akan terus berjalan hingga berakhirnya masa kontrak pada Desember 2017 mendatang. Tapi, sampai saat ini belum terlihat di lokasi proyek, apakah bakal terealisasi awal tahun ini.

Menanggapi hal itu, mantan Direktur Utama PT Indo Pusaka Berau (IPB), Chairuddin Noor mengatakan, pihak kontraktor telah mengirimkan surat kepada PT IPB guna meminta izin masuk melaksanakan proyek pembangunan unit IV PLTU Lati tersebut.

Hanya saja, PT IPB belum memberikan izin mulai kerja, sebab masih ada persyaratan yang harus dilengkapi. Dari dua persyaratan yang ada, yakni jaminan uang muka dan jaminan pelaksana, PT IPB baru menerima jaminan uang muka yang diajukan kontraktor.

Sementara, jaminan pelaksana sebesar 5 persen dari total nilai kontrak berupa sertifikat asuransi, tetap ditolak PT IPB. Pihak PT IPB meminta jaminan pelaksana yang diajukan yakni, sertifikat pelaksanan pekerjaan yang dikeluarkan oleh perbankan atau biasa disebut performance bond.

“Artinya, apa? Artinya jaminan 5 persen itu harus dalam bentuk uang, deposito dan ditaruh di rekening. Diblok, lalu jaminannya diberikan ke IPB, maunya begitu,” ungkapnya saat dihubungi beraunews.com, Minggu (15/01/2017) sore.

BACA JUGABupati Buka-Bukaan Soal Pengadaan Mesin Pembangkit PLTU Lati Unit IV  

Pihak kontraktor pun tetap menyanggupi persyaratan yang diinginkan PT IPB. Untuk itu, menurut Chairuddin, pihak kontraktor saat ini sedang dalam proses pengurusan persyaratan sertifikat performance bond supaya dapat dikeluarkan oleh perbankan.

“Kalau itu sudah dilaksanakan dan diberikan ke IPB, ya boleh masuk karena dia sudah kirim surat dan akan mulai kerja. Justru, IPB melarang kerja karena persyaratannya belum lengkap, itu administrasi saja,” ujarnya.

 

Terkait apakah kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut merupakan kontraktor yang ia janjikan sebelumnya, Chairuddin membenarkan hal itu. Ia memang terus mengupayakan agar proyek pembangunan unit baru PLTU Lati berdaya 1 x 7 MW terus berjalan.

Namun, lanjut Chairuddin, saat ini ia telah menyerahkan segala urusan terkait proyek itu kepada pihak kontraktor dan PT IPB, guna berkomunikasi secara langsung. Ia telah lepas tangan karena pihak kontraktor telah berminat untuk mengerjakan proyek tersebut.

“Artinya, tergantung IPB-nya. Saya pikir ketika mereka kirim surat, IPB mengizinkan masuk kerja. Ternyata, masih ada hambatan yakni, masalah deposito uang, tapi sekarang si kontraktor lagi menyiapkan. Mungkin minggu depan, mudah-mudahan dia sudah bisa kerja,” lanjutnya.

BACA JUGA : Pembangunan Mesin 4 PLTU Bakal Distop?

Proses pembuatan performance bond, tambah Chairuddin, memang tidak semudah yang dibayangkan semua pihak. Meskipun, pihak kontraktor memiliki kemampuan finansial yang cukup baik. Biasanya memerlukan waktu sekitar semingguan, sebelum pihak perbankan mengeluarkan sertifikat tersebut.

Pelaksanaan proyek itu, tegas Chairuddin, justru tidak boleh dibatalkan oleh PT IPB. Mengingat, masa kontrak selama 2 tahun itu baru akan berakhir pada Desember 2017 mendatang. Jika PT IPB melakukan pembatalan kontrak secara sepihak, maka akan menanggung resiko yakni, PT IPB tidak berhak lagi terhadap uang muka sebesar Rp14,85 miliar, yang sudah diberikan ke PT PLN selaku kontraktor.

“Yang benar itu adalah projek ini harus dilanjutkan, karena kontraknya juga masih hidup. Kecuali, kontraknya mati, baru bisa dibatalkan. Ini kontraknya masih setahun lagi dan masih sempat untuk membangun boiler itu,” tegasnya.

Proyek PLTU Lati Unit IV itu jika tetap berjalan, tambah Chairuddin, juga tetap menguntungkan PT IPB. Pasalnya, pihak kontraktor akan membangun boiler dan turbin dalam satu kesatuan pengerjaan. Meskipun, kontrak itu awalnya hanya untuk membiayai pembangunan boiler baru.

“Iya, cuma kan kontrak terpisah. Artinya, boiler-boiler, turbin-turbin. Walaupun, dalam pelaksanaannya dijadikan 1 paket, supaya dapat harga lebih murah. Itu teknislah, yang artinya itu urusannya kontraktor. IPB tahunya, boiler adalah pertanggungjawabnya si ini, turbin tanggung jawab si ini. Itu yang saya tahu karena saya kan juga monitor. Saya tanya juga ke kontraktornya, tapi kalau dari IPB saya tidak tahu,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia