Camat Maratua Tak Tahu Ada Reklamasi Pantai di Pembangunan Resort Bintang 4

TANJUNG REDEB – Camat Maratua, Abdul Jabar akui jika ada dua perusahaan besar asal Jakarta yang sedang lakukan pembangunan resort kelas hotel berbintang 4 di Pulau Maratua. Namun, ia tak mengetahui jika ada salah satu perusahaan yang melakukan reklamasi pantai atau pengerukan pasir dari laut menggunakan alat berat, sehingga melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122/2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

“Mereka (kedua perusahaan-red) melakukan aktivitas jauh dari pantai, saat ini mereka hanya membuat akses jalan menuju lokasi lahannya. Soal pengerukan pasir dan pelebaran pantai, itu saya belum tau. Saya juga belum sempat check soal itu karena beberapa hari ini saya sakit,” ujarnya saat dihubungi beraunews.com via telepon mengaku lagi berada di Balikpapan.

Terkait alat berat yang terlihat di foto, Jabar mengatakan jika hal itu hanyalah sebuah gambar. Padahal dengan jelas terlihat di foto, ada bekas aktivitas alat berat di pinggir pantai.

“Itukan cuma gambar, saya juga bisa foto-foto seperti itu. Saya juga mendapat laporan bahwa yang mengambil pasir disana itu masyarakat sekitar yang tidak bisa dilarang. Kalau bekas ban alat berat dipantai memang ada, sebab setiap alat berat yang turun ke Maratua memang semuanya melewati pantai dulu,” kilahnya.

Disinggung soal pihaknya belum memberikan laporan ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Berau terkait adanya aktivitas kedua perusahaan tersebut, Jabar mengatakan, jika pihaknya tak perlu lagi melapor ke BLH maupun Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Berau. Pasalnya, BLH maupun DKP diyakini sudah mengetahui aktivitas kedua perusahaan tersebut, sebab BLH dan DKP sering lakukan pemantauan tanpa pemberitahuan juga kepihaknya.

“Ngapain saya lapor lagi. Mereka (BLH dan DKP-red) sendiri tau kok ada aktivitas pembangunan resort. Mereka sering kesini (Pulau Maratua-red), jadi pastilah mereka sudah tahu dan ngapain lagi saya beritahukan,” ujarnya.

Ditanya terkait masalah perizinan dan aktivitas reklamasi pantai oleh salah satu perusahaan, Jabar mengaku belum bisa memberikan komentar lebih lanjut.

“Semalam saya sudah hubungi pemilik perusahaan dan mereka katakan punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan mereka tidak melakukan aktivitas disekitar pantai. Tapi, soal itu sebaiknya jangan dibicarakan disini (via telephone-red), bagusnya kita ketemu langsung dan sama-sama check kebenaranya seperti apa disana. Saya ini habis sakit dan belum sempat check kesana,” tutupnya.

Sebelumnya, DKP dan BLH Berau sama-sama mengungkapkan jika kedua perusahaan besar asal Jakarta sedang lakukan pembangunan resort kelas hotel berbintang 4 di Pulau Maratua. Namun keduanya, tak memiliki izin. Bahkan ada satu perusahaan yang melakukan reklamasi pantai atau pengerukan pasir dari laut menggunakan alat berat, sehingga melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122/2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kedua perusahaan yang dimaksud, yakni PT Wahana Hijau Sejahtera memiliki luas lahan sekitar 30 hektar di Kampung Maratua Payung-Payung dan PT Maratua Nirwana Resort hingga saat ini belum diketahui luas lahannya di Kampung Maratua Teluk Alulu.(ea)