Pembangunan Mesin 4 PLTU Bakal Distop?

 

TANJUNG REDEB – Hingga saat ini belum ada kepastian terkait pembangunan turbin dan boiler unit IV PLTU Lati. Padahal, pembayaran bunga yang merupakan hasil pinjaman yang dilakukan PT Indo Pusaka Berau (IPB) ke Bank Negara Indonesia (BNI) terus berjalan. Keputusan final dalam persoalan ini pun akan ditunggu pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 19 Januari mendatang di Jakarta.

Seperti yang disampaikan Bupati Berau Muharram, pemerintah saat ini masih belum bisa mengambil tindakan apa yang akan dilakukan terkait molornya pembangunan tersebut. Apakah dibatalkan atau tetap dilanjutkan sesuai dengan kontrak awal yang telah disepakati.

“Kita belum tahu seperti apa nanti, kita tunggu dulu hasil rapat di Jakarta,” ungkap Muharram usai mengikuti senam bersama, Jumat (13/01/2017).

BACA JUGA : Bupati Buka-Bukaan Soal Pengadaan Mesin Pembangkit PLTU Lati Unit IV

Begitu juga dengan sikap yang akan diambil nantinya terhadap pihak kontraktor, dijelaskan Muharram, pemerintah dalam hal ini masih belum bisa melakukan langkah tegas. Meskipun telah diketahui bersama jika batas akhir pengembalian uang muka sebesar Rp14,85 miliar dari pihak kontraktor telah berakhir pada 31 Desember 2016 lalu.

“Memang dia mau komitmen mengembalikan uang itu, tapi sampai sekarang belum ada perkembangan. Ya kita tunggu saja hasil RUPS di Jakarta nanti, seperti apa keputusannya,” tegasnya.

Sementara, terkait kelanjutan pembangunan ini, Muharram kembali menegaskan jika pihaknya belum bisa mengambil langkan lanjutan. Namun besar kemungkinan pengerjaan ini dibatalkan, mengingat anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sudah tidak sesuai dengan rencana awal.

“Kalau uangnya tidak ada kan otomatis tidak dilanjutkan,” jelasnya.

Pembangunan unit baru PLTU Lati berdaya 1 x 7 MW ini telah dimenangkan oleh PT Pembangkit Listrik Nusantara (PLN) serta penandatanganan kontrak pada Januari 2016 lalu, tetapi hingga sekarang tidak berjalan. Akibatnya, PT IPB selaku perusahaan konsorsium yang mengelola mengalami kerugian.

Kerugian yang ditanggung dihitung dari pembayaran bunga ke BNI kurang lebih Rp1,2 miliar per bulan. Karena dalam kontrak ini, PT IPB telah mengeluarkan uang muka senilai Rp14,85 miliar kepada kontraktor. Uang muka yang dipergunakan merupakan pinjaman dari bank, sehingga PT IPB harus membayar bunga pinjaman setiap bulannya. Persoalan ini akibat adanya selisih nilai tukar dolar terhadap rupiah.

Kegiatan ini merupakan proyek pada tahun 2014 lalu dengan anggaran Rp43 miliar dan nilai tukar dolar sekitar Rp9.000. Sementara pemenang kegiatan ini pada 2015 lalu dan teken kontrak di Januari 2016. Saat nilai tukar dolar lebih besar sekitar Rp13.000, yang membuat anggaran awal berubah.

 

Sementara itu, upaya beraunews.com mengkonfirmasi Chairuddin Noor selaku Direktur Utama PT IPB saat itu, baik melalui pesan singkat maupun telepon, belum bisa memberikan keterangan lantaran sedang meeting di Jakarta. Pernyataan dari Chairuddin akan dimuat dalam berita selanjutnya.(bnc)

Wartawan: M.S. Zuhrie/Editor: R. Amelia