Infrastruktur Masih Prioritas Pembangunan di Wilayah Pedalaman

 

TANJUNG REDEB – Fokus pemanfaatan Alokasi Dana Kampung (ADK) yang dikelola aparatur pemerintah kampung, masih fokus untuk pembenahan infrastruktur dasar, khususnya bagi kampung yang letaknya di daerah pedalaman serta pesisir.

Seperti yang disampaikan Kepala Kampung Tepiah Buah, Kecamatan Segah, Surya Emi Susianthi. Pada 2016 lalu, pihaknya masih berkutat pada pemenuhan infrastruktur dasar sesuai dengan usulan masyarakat sekitar. Apalagi usulan tersebut tidak masuk dalam perencanaan pembangunan yang disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kabupaten.

“60 persen kita khususkan ke sarana dasar ini, sisanya di pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan pendidikan,” ujarnya kepada beraunews.com, Selasa (10/01/2017).

Untuk program kerja di 2017 ini, dijelaskan Emi, pihaknya masih menyusun perencanaan yang dirangkum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kampung. Namun ditegaskannya, infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas yang akan diusulkan dalam Musrenbang nantinya, begitu juga dalam pemanfaatan ADK.

“Pada tahun ini total ADK yang kita dapat Rp2,8 miliar. Kemungkinan kita melanjutkan program tahun lalu, seperti peningkatan jalan, mes kampung, drainase, jembatan dan parit,” jelasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Kampung Bukit Makmur Amiruddin. Pembenahan infrastruktur memang harus dipenuhi saat ini. Sebagai salah satu kampung yang terletak di pedalaman, pembangunan masih belum dinikmati secara maksimal. Dengan adanya ADK ini, menjadi peluang bagi pemerintah kampung untuk membenahi satu per satu persoalan dasar yang diperlukan masyarakat.

“Banyak lagi yang belum dibangun, misalnya akses jalan, air bersih, saluran pembuangan. Tahun ini kita kembali mendapat ADK dan jumlahnya cukup besar, tentu usulan yang disampaikan masyarakat akan kita tampung, dan pastinya masih seputar kebutuhan dasar,” katanya.

Penyaluran ADK ini setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk 2017, total ADK yang diterima Berau mencapai Rp316 miliar. Meningkat dari tahun 2015 senilai Rp199 miliar dan 2016 sebesar Rp230 miliar.

“Anggaran yang besar ini bisa menjadi solusi bagi kampung untuk memenuhi kebutuhan yang tidak tertampung dalam Musrenbang. Intinya, pembangunan bisa merata sesuai dengan program pemerintah,” imbuh Wakil Bupati Agus Tantomo.(bnc)

Wartawan: M.S. Zuhrie/Editor: R. Amelia