Ketua DPRD Berau Ingin Kewenangan Izin Galian C Dikembalikan Ke Kabupaten

 

TANJUNG REDEB – Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan jika izin Galian C kini menjadi kewenangan pemerintah provinsi, termasuk Pemprov Kaltim tentunya. Sehingga, setiap ada pihak yang ingin mengajukan permohonan izin Galian C, maka harus melalui Pemprov Kaltim.

Selain jarak yang cukup jauh, kepengurusan izin tersebut juga dinilai rumit, dan tidak sebentar. Sehingga, tak jarang banyak pengusaha enggan mengurus izin tersebut. Tak pelak, kondisi inipun menjadi keluhan tersendiri bagi para pengusaha maupun kepala kampung.

BACA JUGA : Galian C Jadi Momok Bagi Pemerintah Kampung

Bahkan, akibat rumitnya perizinan tersebut, tak jarang sejumlah proyek yang dibuat pemerintah kampung untuk pembangunan kampungnya, kerap kali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meraih keuntungan. Akibat, menggunakan material Galian C yang izinnya tak kunjung diterbitkan Pemprov Kaltim. 

BACA JUGA : Galian C Penyebab Kepala Kampung Diperas 25 Juta

Kondisi ini pun mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya’diah. Usai acara mutasi pejabat yang diselenggarakan di Balai Mufakat, kepada beraunews.com ia mengatakan, memang tidak semua pengusaha maupun kontraktor yang memiliki izin usaha Galian C, dikarenakan dalam mengurus izin masih mengalami kesulitan.

“Saya rasa kalau pengusaha dan kontraktor tidak dipersulit dalam hal perizinan, mereka akan mengurus. Sebab, selama ini tidak semua pengusaha dan kontraktor yang memiliki izin Galian C. Bahkan, terkadang ada juga pengusaha yang numpang pada yang punya izin, meskipun berbeda lokasi,” ungkapnya, Jumat (23/12/2016).

BACA JUGA : Rusianto : Aneh, Izin Sawit dan Semen Cepat Keluar, Izin Galian C Tak Direspon Pemprov

Dengan kondisi tersebut, Syarifatul mengharapkan agar dalam proses kepengurusan izin Galian C tidak dipersulit, sehingga pengusaha yang tidak memiliki izin dapat segera mengurus izin tersebut. Pasalnya, akibat tak adanya izin Galian C, terkadang ada saja oknum yang mencoba bermain dengan memanfaatkan izin tersebut. Akibatnya, pembangunan yang semestinya berjalan dengan baik menjadi terkendala. Seperti kasus yang menimpa sejumlah kepala kampung yang ada di wilayah pesisir Berau, beberapa waktu lalu.

“Harapan kami proses izin usaha Galian C itu bisa dikembalikan keweangannya ke kabupaten/kota,” pungkasnya.(Hendra Irawan)