Dishut Kaltim Komitmen Bantu Proses Izin IPK PLTU Teluk Bayur

TANJUNG REDEB – Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Bayur saat ini masih dalam proses. Selain itu, pembangunan tersebut juga masih menunggu penyelesaian pengurusan Izin Pengelolaan Kayu (IPK) untuk mengelola kayu pada lahan yang akan dibuka untuk masuknya jaringan PLN.

Jika memang proyek tersebut sudah selesai dilakukan namun IPK belum keluar kemungkinan besar PLTU Teluk Bayur tidak dapat menyalurkan daya ke masyarakat karena tak adanya jaringan.

BACA JUGA : Diperkirakan Hanya 1 Pembangkit PLTU Teluk Bayur Beroperasi Tahun 2017

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim, Wahyu Widhi Heranata mengatakan, jika saat ini pihaknya belum mengetahui pasti terkait pengajuan izin IPK untuk areal tersebut. Namun jika memang ada, pihaknya akan membantu mempercepat proses pengeluaran izin IPK tersebut.

"Sepertinya belum sampai ke saya, tapi kalau memang ada kita akan bantu prosesnya asal sesuai dengan syarat dan kelengkapan atau prosedur yang diminta," ungkapnya kepada beraunews.com saat mendampingi kunjungan kerja Gubernur Kaltim, Awang Farouk Ishak, Jumat (2/12/2016).

 

Dikatakannya, proses pembuatan izin IPK sendiri sebenarnya tidak memakan waktu lama. Hanya saja untuk checking atau prosesnya yang sedikit memakan waktu apalagi jika di lapangan terkena tanam tumbuh masyarakat.

"Tidak sampai satu bulan biasanya. Hanya saja kalau di lapangan ada tanam tumbuh masyarakat, sebenarnya itu tidak boleh hanya saja ada toleransinya, dan harus di urus dengan masyarakatnya juga," tambahnya.

Wahyu menjelaskan, PLN merupakan hal strategis dan ini terkait pelayanan kepada masyarakat, sehingga pihaknya tidak akan menghalang-halangi dan mengupayakan membantu proses pengeluaran izin IPK, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terlayani.

"Ini juga arahan dari Gubernur, jadi jika prosesnya sudah sampai ke saya, maka akan kita bantu selama proses dan prosedur sesuai dan di lapangan tidak ada permasalahan," pungkasnya.(Dedy Warseto)