Bupati : PT KN Dalam Waktu Dekat Kembali Aktifkan Power Plant

 

TANJUNG REDEB – Sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Inilah pepatah yang cocok menggambarkan hasil kunjungan luar negeri Bupati Berau, Muharram yang diundang sebagai salah satu panelis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Konferensi Perubahan Iklim Persekutuan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) Konferensi Pihak (COP) ke-22 yang digelar di Maroko, beberapa waktu lalu.

Selain bertemu ribu peserta konferensi dari berbagai negara, Bupati juga bertemu dengan salah satu pengusaha asal Indonesia yang merupakan adik kandung pemilik PT Kertas Nusantara (KN), Prabowo Subianto, yakni Hashim Sujono Djojohadikusumo.

“Beberapa waktu yang lalu saya juga ketemu dengan Pak Hashim, waktu di Maroko. Saya ketemu dengan Pak Hashim, adik dari Prabowo yang punya Kiani Kertas,” ungkap Muharram, Kamis (24/11/2016) lalu, saat memberikan pandangan dalam rapat paripurna DPRD Berau di ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Berau, Sekretariat DPRD Berau.

Dalam kesempatan itu, kata Muharram, dirinya bersama Hashim sempat membahas soal pembangkit listrik (power plant) milik PT KN yang mampu menghasilkan daya listrik hingga 65 megawatt (MW). Pihak PT KN pun berencana dalam waktu dekat untuk kembali mengaktifkan pembangkit listrik (power plant) tersebut.

“Mudah-mudahan ini juga bisa menanggulangi kekurangan listrik di Kabupaten Berau,” katanya.

Selain itu, lanjut Muharram, dirinya juga telah merintis kerja sama dengan salah satu investor asal Korea Selatan. Investor itu akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas produksi daya listrik minimal sekitar 3 MW di Kabupaten Berau.

“Ada sekitar 3 mega, itu PLTS yang kita tidak perlu mengeluarkan uang. Cukup kita siapkan saja lahan, dia akan membantu kita nanti dan saat ini sedang melakukan MoU. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama dan pembangunannya PLTS itu kurang lebih sekitar 6 bulan,” lanjutnya.

Semua upaya itu, tambah Muharram, guna mengatasi krisis listrik yang terjadi di Kabupaten Berau selama ini. Selain itu, segala upaya itu dapat memberikan solusi ke pemerintah daerah, tanpa harus mengeluarkan anggaran belanja dari APBD.

“Bahkan, kita dikasih 10 persen (dari) total keuntungan, kalau memang menguntungkan. Dan setelah 20 tahun, PLTS ini diserahkan ke pemerintah daerah,” tambahnya.

Sebetulnya, jelas Muharram, untuk menarik investor lebih banyak agar mau menanamkan modalnya di Kabupaten Berau pada bidang kelistrikan dapat dengan mudah dilakukan pemerintah daerah. Namun, khusus kelistrikan, ada mekanisme atau regulasi yang mengatur pengelolaan bisnis kelistrikan ke masyarakat merupakan kewenangan PT PLN, sehingga menjadi kendala setiap investor yang ingin menanamkan modalnya secara besar-besaran.

“Sebetulnya biar pun 20 mega 30 mega PLTS ini, juga bisa dibangun di Berau. Cuma masalahnya, regulasinya harus kita jual ke PLN. Ini yang jadi masalah, sehingga untuk menanggulangi listrik di Kabupaten Berau, kita kadang ada kendala lantaran adanya regulasi ini,” pungkasnya.(Andi Sawega)