Tak Sesuai Standar, 15 Rumah Layak Huni Dibongkar

 

TANJUNG REDEB – Program pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) yang dikelola Dinas Perumahaan dan Tata Ruang (DPTR) Berau bagi masyarakat miskin di Kabupaten Berau hingga akhir September ini tetap berjalan dengan baik dan hampir rampung.

Bahkan saat ini sudah ada sejumlah kontraktor pelaksana yang melakukan penyerahan pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) lantaran pembangunan RLH telah rampung 100 persen.

Dengan rampungnya sejumlah pembangunan yang dilaksanakan tahun 2016, secara umum progres pembangunan telah mencapai 70 persen darI total keseluruhan. Sehingga, dapat dipastikan dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan, seluruhnya akan segera tuntas dan berjalan sesuai dengan target.

“Ini sudah ada yang menyerahkan berkas untuk PHO, ada beberapa kampung yang sudah selesai 100 persen tingggal kita lakukan pengecekan lapangan. Tapi memang masih ada kampung yang belum tuntas karena paketnya tidak sekaligus tetapi di pecah,” jelas Kepala DPTR Berau, Apridoh Piarso kepada beraunews.com, Selasa, (26/9/2016).

Untuk tahun 2016 sendiri, Pemkab Berau mengalokasikan dana APBD tahun 2016 sekitar Rp25 miliar untuk program pembangunan RLH. Nominal sebesar itu dimanfaatkan untuk membangun 250 unit RLH bagi masyarakat miskin di 8 Kecamatan dan 25 Kampung (lihat grafis).

Apridoh juga menagaskan, sejauh ini pemberian RLH tersebut berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana setiap penerima akan menerima fasillitas komplit mulai dari instalasi listrik, instalasi air bersih, hingga rencana pemberian bantuan solar cell yang bekerja sama dengan pihak kampung melalui Alokasi Dana Kampung (ADK).

“Kepala Kampung yang diderahnya menerima bantuan RLH kita ajak kerja sama soal pemenuhan fasitas itu, mereka semua setuju,” imbuhnya.

BACA JUGA : Pemkab Siapkan 250 Unit RLH di Delapan Kecamatan

Sementara itu, terkait dengan penyusutan anggaran yang dialami Pemkab Berau, Apridoh mengaku tidak berpengaruh terhadap program pembangunan RLH bagi masyarakat. Pasalnya, jika pembangunannya dibatalkan tentunya akan sangat merugikan masyarakat yang rumahnya telah diratakan dengan tanah.

“Kita memang defisit, tapi program pembangunan RLH harus tetap jalan, kalau mandek juga bahaya. Saya bisa dicincang masyarakat yang rumahnya sudah kita gusur mau di bangun,” tegasnya.

Selama proses penyediaan RLH tahun ini, dikatakan Apridoh, DPTR sudah membongkar 15 rumah yang dinilai tidak sesuai dangan standar yang ada (tanpa merincikan dimana saja yang telah dibongkar). Mulai dari material yang di curi-curi, jenis atap rumah yang diganti. Pembongkaran tersebut harus dilakukan pihaknya, guna memberikan rumah yang benar-benar layak huni.

“Kita berikan yang terbaik buat masyarakat. Jadi kalau kontraktornya macam-macam, kita suruh bongkar lagi bangunanya kalau memang tidak sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya),” pungkasnya.(M.S. Zuhrie)