Waduh, Pengadaan Mesin Pembangkit PLTU Lati Mundur Lagi

 

TANJUNG REDEB – Hingga akhir September ini, belum ada titik temu antara PT PLN dengan PT Indo Pusaka Berau (IPB). Akibatnya, penambahan kapasitas  daya PLTU Lati dengan pengadaan 1 unit mesin pembangkit berkekuatan 1 x 7 Megawatt (MW), terpaksa kembali diundur.

Direktur Utama PT IPB Najamuddin, mengakui jika sampai saat ini masih memberikan kelonggaran kepada kontraktor, yakni PT Pembangkit Listrik Nusantara di Jakarta. Meskipun sebelumnya PT IPB memberikan target hingga akhir Agustus lalu, tapi masih ada beberapa berkas yang harus dilengkapi. Hingga sampai berkas seluruhnya lengkap, PT IPB kembali memberikan batas akhir hingga akhir bulan September ini.

“Ini yang terakhir kita berikan, karena sudah sering diberikan kelonggaran. Setelah akhir bulan ini, kita akan tegas mengambil sikap,” ungkap Direktur Utama PT IPB, Najamuddin kepada beraunews.com, Senin (26/9/2016).

BACA JUGA : Proyek Penambahan Daya 7 MW PLTU Lati Mulai Berjalan

Sikap tegas yang dimaksud Najamuddin ada dua, yakni jika memang tidak ada perkembangan dan kontraktor masih tidak sanggup menjalankan pekerjaan, maka PT IPB siap melakukan pemutusan kontrak kemudian menjalankan tender ulang.

“Kalau yang kedua kan kita masih menunggu, jika memang mereka siap tentu dilanjutkan. Ini menjadi hasil pembicaraan kita di jajaran Direksi pekan lalu. Kalau untuk uang muka yang telah kita berikan, akan diperhitungkan nanti,” imbuhnya.

Diketahui, kontrak pengadaan 1 unit mesin pembangkit baru PLTU Lati telah ditandatangani Januari 2016 lalu. Akibatnya, PT IPB selaku pengelola PLTU Lati mengalami kerugian senilai Rp1,2 miliar yang dihitung dari pembayaran bunga bank.

Pasalnya, dalam kontrak PT IPB telah mengeluarkan uang muka senilai Rp14 miliar kepada kontraktor. Uang muka yang dipergunakan ini merupakan pinjaman dari bank, sehingga PT IPB harus membayar bunga pinjaman setiap bulannya.

Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo menegaskan utang ini bakal menjadi beban bagi keuangan daerah. Ia menjelaskan, persoalan ini akibat adanya selisih nilai tukar dolar. Kegiatan ini merupakan proyek pada tahun 2014 lalu dengan anggaran Rp40 miliar dan nilai tukar dolar sektiar Rp9 ribu kala itu.

Sementara pemenang kegiatan ini pada 2015 lalu dan teken kontrak di Januari 2016. Ini yang menjadi beban kontraktor, dengan selisih nilai tukar rupiah ini, maka kontrak bukan lagi Rp40 miliar tapi sudah Rp80 miliar.(M.S. Zuhrie)