Kepala BAPPEDA : Soal Perencanaan Proyek Intinya Kurang Koordinasi

TANJUNG REDEB – Terkait pernyataan Bupati Berau, Muharram terhadap perencanaan proyek pembangunan yang dianggap tidak dipersiapkan dengan matang, sehingga menyebabkan tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Berau, Basri Sahrin, mengungkapkan beberapa hal yang dianggapnya sebagai penyebab hal demikian terjadi.

Menurutnya, banyaknya proyek pembangunan berskala besar yang mangkrak itu, merupakan buah dari kurangnya koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersangkutan, khususnya dalam proses perencanaan proyek tersebut. Dalam perencanaan sebuah proyek, ia menjelaskan, aspek perencanaan sebuah proyek bukan hanya ada pada Bappeda, namun juga harus dilaksanakan dengan baik oleh SKPD yang terkait dalam pembangunan.

"Yang jelas sebuah perencanaan itu kan ada tahapannya. Kalau tahapannya itu tidak dilaksanakan, akhirnya proyek itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Yang disampaikan Bupati itu benar, kan ada kaidah-kaidah perencanaan yang harus diikuti. Dalam hal ini Bappeda tugasnya adalah menangani perencanaan yang bersifat makro. Sedangkan untuk bagian teknis adalah tugas dari SKPD terkait untuk membuat perencanaan sebaik-baik mungkin, sehingga mekanisme perencanaan itu harus dipahami betul," ujarnya kepada beraunews.com, Minggu (5/6/2016).

Agar tak terjadi perencanaan pembangunan proyek yang amburadul lagi, kedepannya ia berharap agar setiap SKPD terkait bisa memahami betul mekanisme perencanaan sebelum melakukan tindakan, termasuk masalah pembebasan lahan masyarakat yang belum terselesaikan.

"Kita ingin pembangunan ini berjalan dengan baik sesuai dengan visi misi pemerintah daerah, maka kaidah-kaidah perencanaan itu harus diikuti dengan baik. Dan harusnya semua diclear-kan dulu, termasuk pembebasan lahan itu juga harus diselesaikan dulu. Jangan sampai urusan lahan belum selesai tapi anggaran justru didulukan. Ke depan kita tidak mau ada hal seperti ini lagi," tegasnya.

Ia berharap, agar koordinasi antar SKPD dalam mendampingi proses pembangunan di daerah dapat rerus ditingkatkan guna menjalin komunikasi yang lebih baik, khususnya terkait perencanaan sebuah proyek pembangunan.

"Intinya memperbaiki koordinasi saja sih. Memang koordinasi mudah dibagi-bagi, tapi kadang sulit untuk dijalankan. Utamanya SKPD, diharapkan banyak berkoordinasi terkait hal-hal dilapangan. Jadi kalau ada masalah sekecil apa pun cepat dikoordinasikan, jangan sampai berlarut-larut. Kalau kita jalan sendiri-sendiri akibatnya akan berdampak buruk pada hal yang akan dikerjakan," pungkasnya.(mta)