Kadis PU Jelaskan Soal Perencanaan Proyek Kurang Matang

TANJUNG REDEB – Penilaian Bupati Berau, Muharram terkait kurang matangnya perencanaan yang dibuat sebelum proyek dikerjakan sebagai penyebab tingginya SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) hingga tertundanya proyek fisik. Ditanggapi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Berau, Taupan Majid.

Dalam pembangunan, dijelaskan Taupan, harus ada sinergitas semua pihak terkait. Seperti permasalahan terhambatnya proyek jalan freeway atau bebas hambatan, banyak pihak terkait yang tidak memiliki pemahaman yang sejalan dengan DPU Berau dengan alasan takut berhadapan dengan hukum, meskipun pembangunan itu untuk hajat hidup orang banyak.

“Itu sinergitas terkait yang tidak kompak seperti ada permasalahan di Bagian Pertanahan, Asisten yang membidangi, dan BPN (Badan Pertanahan Nasional-red). Kunci dalam melakukan pembangunan itu, harus ada keinginan bersama semua stakeholder untuk membangun daerahnya lebih maju lagi,” jelasnya saat menghubungi beraunews.com, Jum’at (3/6/2016) malam.

Terkait pembangunan yang dilaksanakan tanpa diawali proses pembebasan lahan, Taupan mengatakan dalam proses pembangunan terkadang memang ada proses yang dilewati. Namun, proses itu sebelumnya telah dibahas dengan pihak terkait seperti masyarakat yang tanahnya akan dibebaskan.

“Saya contohkan pembangunan sarana air bersih di Kecamatan Talisayan yang merupakan proyek multiyears. Itu tanahnya belum dibebaskan, tapi sudah lelang. Kalau kita bebaskan tanahnya dulu, kapan orang disana bisa nikmati air bersih,” bebernya.

Sedangkan terkait mangkraknya pelaksanaan proyek jalan freeway sepanjang 6 kilometer yang menghubungkan Bandara Kalimarau dengan lokasi rencana pembangunan Jembatan Kelay III di Singkuang, Kelurahan Gunung Panjang, dikatakan Taupan, kewenangan pembebasan lahan disana ada di Bidang Pertanahan Pemkab Berau. Dimana, DPU Berau hanya memiliki kewenangan atas pembebasan lahan di bawah 5 Hektar, seperti pembebasan lahan saat pelaksanaan proyek turap di Sambaliung, Turap di Gunung Tabur, dan Turap M. Iswahyudi serta pembangunan Jembatan Maratua.

“Kami berwenang untuk pembebasan 5 hektar ke bawah, kami bayar semua seperti turap Sambaliung, Gunung Tabur, dan Turap Iswahyudi, itu semua tanahnya belum dibebaskan saat dilaksanakan dan itu tidak ada masalah sepanjang kita bersinergi dengan baik, kemudian masyarakat berkenan. Pada umumnya, proyek multiyears seperti itu dalam pelaksanaannya. Soal freeway, DPU mengambil langkah legal opini, yakni melibatkan Kejaksaan (Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb-red) agar mereka yang terlibat dalam pembangunan ini tidak merasa takut,” tuturnya.

Berbicara prosedur perencanaan pembangunan, dikatakan Taupan, memang memiliki aturan dan alur pelaksanaannya. Namun, untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan, rumah sakit dan sebagainya, masyarakat juga harus memahami pentingnya dilaksanakan pembangunan tersebut dengan segera.

“Kalau bicara prosedur, dalam undang-undang perencanaan itu memang ada urutannya. Alurnya itu, seperti pembebasan lahan dulu, baru lari ke fisik, tapi itu idealnya. Namun, jika pun kami tak lakukan sesuai kondisi ideal itu, maka percayalah semua sudah kami konsultasikan terlebih dahulu ke pihak terkait termasuk Kementerian PU,” pungkasnya.(sai)