Persoalan Lahan Kendala Utama Pembangunan

TANJUNG REDEB – Permasalahan lahan masih menjadi persoalan utama yang dihadapi Pemkab Berau dalam melakukan pembangunan. Lahan yang bermasalah kerap membuat pembangunan yang telah direncanakan dan akan dilaksanakan tidak dapat berjalan dengan maksimal bahkan yang telah berjalan juga harus tertunda dan tanpa kejelasan akan tindaklanjutnya. Selain dihadapi Pemkab sendiri, kondisi ini pun sering ditemui juga saat proses pembangunan oleh aparatur pemerintah kampung.

Ketua Komisi I DPRD, Abdul Waris mengatakan, kegiatan pembangunan yang telah direncanakan Pemkab Berau sering mendapat kendala karena status lahan yang masih tumpang tindih dan sebagainya. Padahal pembangunan tersebut telah diusulkan dan masuk dalam anggaran. Akibatnya, penyerapan anggaran ini menjadi tidak maksimal karena masih berhadapan dengan lahan yang bermasalah.

“Ini yang sering kita hadapi dan masih menjadi masalah yang utama. Sering kali lahan yang akan dibangun masih bermasalah, sehingga pembangunan tertunda. Harusnya sebelum diajukan harus ada kejelasan dulu dari lahan ini, jadi pembangunan bisa berjalan sesuai rencana,” tegasnya saat membacakan pandangan akhir Fraksi Partai  Demokrat terhadap pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Berau tahun 2015 dalam rapat paripurna pandangan akhir fraksi di ruang rapat paripurna DPRD Berau, Senin (29/8/20/16).

Waris menilai, masalah ini tentu menimbulkan kerugian bagi pemerintah. Dengan alokasi anggaran yang telah disediakan untuk pembangunan itu tidak akan dapat dipergunakan. Sebelumnya, diungkap Waris, Pemkab telah menganggarkan untuk pembebasan lahan hingga puluhan miliar namun teralisasi masih di bawah 50 persen. Sehingga, anggaran tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).

“Kita ingin semuanya dapat membangun, namun masalah tanah ini harus jelas terlebih dahulu. Jangan pada saat kita setujui dan akan dibangun kemudian muncul masalah ini. Jadi tidak heran kalau setiap tahun silpa kita cukup tinggi karena banyak kegiatan yang tidak berjalan sesuai perencanaan,” ungkapnya.

Terkait perubahan struktur Bagian Pertahanan Setkab Berau menjadi SKPD, yakni Dinas Pertanahan, Waris mendukung penuh rencana tersebut sebab akan memaksimalkan kinerja aparatur pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan lahan di Kabupaten Berau. Selain itu, ia juga memberikan masukan kepada pemerintah daerah, agar kedepannya dapat melakukan perencanaan dengan matang. Jangan hanya melakukan penyusunan dan mengajukan ke dewan, tapi hal-hal teknis dalam kegiatan juga harus diperhitungkan sebelumnya.

“Kalau bisa lahan ini harusnya diamankan terlebih dahulu, jadi pembangunan dapat disesuaikan. Apalagi saat ini harga tanah terus meningkat, tentu akan menjadi masalah baru kedepannya,” pungkasnya.(Andi Sawega)