Semangat Percepatan Lelang, DPRD Rekomendasikan Sejak Tahun Lalu

TANJUNG REDEB – Rendahnya serapan APBD pemerintah daerah per triwulan, dinilai bisa mempengaruhi roda perputaran ekonomi di masyarakat dan berdampak terjadinya inflasi. Menyadari hal tersebut, DPRD telah merekomendasikan Pemkab Berau untuk melakukan percepatan lelang paket tahun anggaran baru di akhir tahun anggaran berjalan.

“Kami juga merekomendasikan untuk melakukan percepatan lelang di akhir tahun,” beber Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya’diah saat ditemui beraunews.com usai memimpin rapat paripurna pandangan akhir fraksi terhadap pertanggungjawaban APBD dan laporan keuangan Pemkab Berau tahun anggaran 2015, Senin (29/8/2016) di ruang Rapat Paripurna.

Terkait Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang akan menjadi acuan SKPD untuk melaksanakan lelang, dijelaskan Syarifatul, SKPD tetap bisa melaksanakan lelang dengan mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disahkan di bulan November. Meski, DPA sendiri baru diberikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada awal tahun anggaran.

“Nanti tinggal menyesuaikan untuk PPK, kontrak, dan sebagainya. Yang penting prosesnya dijalankan terlebih dulu sehingga tidak banyak waktu yang terbuang untuk proses lelang seperti pengumuman pengadaan dan sebagainya,” jelas wanita yang akrab disapa sari ini.

Namun, Sari kembali mempertanyakan komitmen akan percepatan lelang tersebut kepada Pemkab melalui SKPD terkait. Tentunya, ketika hal ini berjalan baik maka serapan anggaran yang selama ini hanya terfokus pada triwulan III dan IV akan merata di semua triwulan.

“Yang penting kesiapan dari SKPD-nya karena mereka harus menyiapkan dokumen lelang dan sebagainya. Kami juga memang support itu agar serapan anggaran maksimal,” ujarnya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi II DPRD, Achmad Rijal. Banyak manfaat yang didapatkan dari proses percepatan kinerja melalui lelang cepat. Disisi internal, Pemkab akan memiliki satu tahun penuh untuk bekerja tanpa diganggu proses administrasi pelelangan di tahun berjalan. Di sisi eksternal, seperti kontraktor misalnya, para pekerja lapangannya juga sudah bisa bekerja sejak awal tahun.

Dikatakannya, dirinya pun telah menyuarakan percepatan lelang pada tahun anggaran sebelumnya. Bahkan, hal itu telah dilakukan Pemprov Kalimantan Tengah. Begitu KUA-PPAS sudah disepakati, Pemprov Kalteng telah mulai melelang pengadaaan barang dan jasa. Tanda tangan kontrak dilakukan setelah tahun anggaran baru disahkan.

“Tahun lalu sudah kita suarakan, saya sempat diskusi dengan Ketua Dewan. Ini loh contoh, ada berita saya dapatkan di salah satu media nasional yakni di Kalimantan Tengah, itu sudah (dilelang) begitu KUA-PPAS sudah disepakati. Silahkan start tender, walaupun nanti pada saat taken kontraknya, itu di tahun baru,” kata pria yang akrab disapa Kamai itu.

Mendukung percepatan lelang tersebut, ditambahnya, Presiden RI, Joko Widodo juga telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada 16 Januari 2014 lalu. Inpres itu dikeluarkan untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan pemerintah. Akhir Maret seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah harus rampung.

“1 Januari bisa teken kontraknya karena percepatan penyerapan anggaran dan itu boleh. Tidak ada masalah dari pemerintah pusat,” tambahnya.

Namun, Kamai juga mengembalikan komitmen percepatan lelang tersebut kepada Pemkab Berau melalui SKPD terkait. Sebab, dinilainya, semangat percepatan telah menjadi komitmen DPRD dan dibuktikan dengan selalu tepatnya jadwal pengesahan APBD per bulan November.

“Tapi, kok lambat juga lelangnya, itu yang selalu ditanyakan. November sudah kita sahkan, kenapa lambat lagi lelang? Artinya, internal mereka pembenahan. Dari internal pemerintah sendiri, dalam hal ini SKPD-SKPD terkait yang memegang kegiatan-kegiatan yang ada lelang,” ujarnya.

Terakhir, berdasarkan informasi yang dihimpunnya, Kamai mengatakan, terjadinya pemangkasan APBD yang cukup besar untuk Kabupaten Berau karena rendahnya serapan anggaran selama ini sehingga pemerintah pusat menilai Berau tidak bisa menyerap anggaran dengan maksimal dan banyak menganggur di bank.

“Sepengetahuan saya, DAU kita sekarang dipotong gara-gara kita dibilang rendah penyerapan. Kenapa kita rendah penyerapan, kembali lagi ke pemerintah. Kami dewan sudah cepat, kamu orang aja lagi yang lambat. Ibaratnya, kami dikejar-kejar, begitu sudah disahkan kok mereka nyantai,” pungkasnya.(Andi Sawega)