Investor Maratua Juga Tak Kantongi Amdal

MARATUA – Survei terhadap bangunan resort di Pulau Maratua sebelumnya telah dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Berau.

Kegiatan serupa juga dilaksanakan Tim Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi dan Berau di Pulau Maratua, Selasa (26/7/2016) lalu. Bedanya, dalam kegiatan kali ini Tim BLH turut melibatkan SKPD terkaitseperti, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), DKP, Dinas Perumahan dan Tata Ruang (DPTR) dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

“Ada 12 unit bangunan resort di lokasi berbeda di Pulau Maratua yang kita survei dan monitiring. Itu merupakan data hasil survei dari Tim KKP dan DKP sebelumnya. Semua resort yang dipantau itu memang belum memiliki surat izin lengkap,” tutur Kepala BLH Berau, Zulkifli kepada beraunews.com di lokasi kegiatan.

Saat melakukan peninjauan lapangan, tim tidak ada menemukan satu pun pemilik atau pengelola resort berada di tempat. Meski demikian, pihak BLH tetap akan menginformasikan agar segala aktivitas pembangunan mereka dihentikan sebelum memiliki surat izin lengkap sebagaimana instruksi Bupati dan Wakil Bupati Berau.

“Sesuai instruksi Bupati dan wakil Bupati bahwa untuk aktivitas pembangunan usaha penginapan ataupun resort di tiga wilayah Kecamatan pesisir Biduk-Biduk, Derawan dan Maratua itu dihentikan. Apalagi, bangunan resort yang terdata di Pulau Maratua belum ada yang mengantongi Amdal. Makanya kami turun kelapangan untuk meninjau agar kedepannya bisa tertib dan perizinannya bisa lengkap sehingga tidak dianggap Ilegal,” jelasnya.

Data hasil pengawasan yang telah dilakukan ini akan dilaporkan ke kepala daerah untuk meminta kepastian, langkah apa yang akan dilakukan kedepannya terkait temuan pelanggaran belum memiliki amdal serta surat izin lengkap.

Peninjauan kembali yang dilakukan ini merupakan tugas yang harus dilakukan agar para pengusaha yang ingin berinvestasi membangun penginapan dan resort di Pulau Maratua bisa segera melengkapi perizinannya.

“Hasilnya nanti kita akan serahkan kembali ke Bupati dan Wakil Bupati sambil menunggu langkah selanjutnya. Kita tidak punya niat menghambat investasi, namun memastikan semua investor taat pada aturan sesuai instruksi kepala daerah,” tutupnya.(ea)