Masyarakat Kritik BLH Soal Amdal Resort dan Penginapan Pulau Derawan

PULAU DERAWAN – Hasil survei yang dilakukan Tim Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kaltim dan Berau, Selasa (26/7/2016) kemarin yang menemukan hampir seluruh bangunan hotel, penginapan (homestay) dan resort di Pulau Derawan tak kantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), terutama bangunan yang menjorok ke laut, menuai kritik dan komentar dari masyarakat.

Masyarakat mempertanyakan mengapa baru saat ini BLH mulai mengungkapkan hal tersebut, sementara keberadaan bangunan hotel, penginapan dan resort disana sudah ada sejak belasan tahun silam.

Seperti yang diungkapkan akun Facebook bernama Samlis Sam. Ia mempertanyakan kenapa BLH baru tergerak untuk mengusut hal ini saat sudah marak bangunan (hotel, penginapan dan resort) di atas laut. Dirinya juga mengatakan, mengapa proses perizinan yang diurus pemilik hotel, penginapan dan resort harus dipersulit, akibatnya mereka (pemilik) enggan mengurus perizinan.

“Kenapa BLH baru sekarang terbangun, memangnya kemarin-kemarin kemana. Wisatawan tertarik berkunjung ke Derawan karena ingin menikmati tidur di hotel atau penginapan yang berhadapan langsung dengan laut. Bahkan di luar negeri, penginapan di atas laut banyak. Kenapa di Indonesia dipersulit,” tanyanya.

Hal senanda diutarakan akun Facebook Herry Gunawan, menurutnya BLH telah berulang kali melakukan kunjungan dan sosialisasi masalah sampah dan amdal  bagi pemilik hotel, penginapan dan resort yang ada di pulau wisata terkhusus di Derawan, namun sampai saat ini belum ada jalan keluar yang dihasilkan.

“Yang harus memfasilitasi pemerintah ini masyarakat atau sebaliknya, karena yang saya tahu pemerintah adalah pelayan masyarakat. Terus kenapa perusahaan pertambangan mudah memperoleh izin padahal dampak lingkungan yang dihasilkan cukup besar,” tulisnya di kolom facebook.

Bukan hanya akun facebook bernama Harry Gunawan dan Samlis Sam, namun akun lainnya Yudi Prayetna juga memberikan opininya terhadap ungkapan BLH tersebut, menurutnya BLH perlu kembali melakukan sosialasi yang menyuluh kepada masyarakat yang ada di wilayah pulau wisata terkait amdal.

“Pemerintah Kabupaten Berau yang membidangi ini harap turun ke lapangan jangan menunggu bola, mereka di gaji untuk membina bukan membinasakan dan dengan adanya pemberitaan seperti itu apakah pemerintah daerah tidak malu,” tegasnya.

Sementara terkait cuitan dari beberapa masyarakat tersebut, Kepala BLH Berau, Zulkifli belum memberikan komentar apapun hingga berita ini diturunkan. Bahkan, upaya beraunews.com mendatangi kantornya maupun menghubungi saluran selularnya tak kunjung membuahkan hasil.(msz)