Masih Ada yang Bandel Dirikan Bangunan Di Atas Air Pulau Derawan

PULAU DERAWAN – Meski Pemkab Berau telah melarang mendirikan bangunan usaha di kawasan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), jika dokumen perizinannya belum lengkap, namun sebagian pemilik usaha hotel, penginapan dan resort di Pulau Derawan, ternyata masih saja ada yang bandel. Seperti temuan Tim Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kaltim dan Berau saat melakukan Survei Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di Pulau Derawan, Senin (26/7/2016) kemarin.

“Tadi ada ditemukan 2 unit bangunan di tempat berbeda yang masih dalam proses pengerjaan dan rangka bangunannya sudah terpasang rapi. Kebetulan saat kami lihat ada pekerja disana sedang melakukan aktivitas. Kami tidak sempat bertemu dengan pemiliknya karena saat tim datang ia tidak berada di tempat,” ungkap Kepala BLH Berau, Zulkifli kepada beraunews.com di lokasi survei.

Dua bangunan yang masih dalam proses pengerjaan itu juga diduga belum memiliki Amdal serta dokumen izin yang lengkap. Terlebih lagi, kedua bangunan tersebut berdiri di atas laut. Tim BLH saat itu juga mengkoordinasikan kepada Kepala Kampung Pulau Derawan, Bahri untuk segera menghentikan sementara aktivitas pembangunan tersebut sesuai dengan instruksi Bupati Berau, Muharram dan Wakilnya, Agus Tantomo.

“Sebelumnya kan sudah jelas disampaikan Bupati dan Wakil Bupati dalam rapat bahwa, bagi siapa yang ingin membangun maupun yang kini sedang melakukan aktivitas pembangunan, mohon dihentikan dulu sebelum segala izinnya keluar. Bupati juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait itu kepada pihak Kecamatan maupun Kepala Kampung. Tapi saya heran, kok masih ada warga yang belum tahu,” sindirnya.

Terkait temuan tersebut, pihaknya akan segera melaporkan hal tersebut kepada Bupati dan Wakil Bupati. Selain melaporkan temuan tersebut, pihaknya sekaligus akan melaporkan hasil survei terkait masih banyaknya bangunan hotel, penginapan dan resort di Pulau Derawan belum memiliki izin yang lengkap, termasuk 20 unit bangunan hotel, penginapan dan resort yang menjorok ke laut dan semuanya belum kantongi Amdal dan belum memiliki dokumen perizinan yang lengkap.

“Semua hasil survei kita ini akan kami laporkan ke Bupati dan Wakilnya," tandasnya.(ea)