Resort dan Penginapan Di Pulau Derawan Tak Kantongi Amdal

PULAU DERAWAN – Hampir seluruh bangunan hotel, penginapan (homestay) dan resort di Pulau Derawan tak kantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), terutama bangunan yang menjorok ke laut. Hal itu diketahui berdasarkan hasil survei yang dilakukan Tim Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kaltim dan Berau, Selasa (26/7/2016).

Kepala BLH Berau, Zulkifli kepada beraunews.com di lokasi survei mengatakan, temuan tersebut bukan untuk keseluruhan bangunan yang ada disana, melainkan baru sebagiannya, sebab jika secara keseluruhan bangunan diakuinya masih belum terdata.

“Tim sudah melakukan survei dan menemukan ada 20 unit bangunan (hotel, penginapan dan resort-red) yang menjorok ke laut dan semuanya belum ada Amdal-nya. Selain itu, semuanya belum memiliki dokumen perizinan yang lengkap,” bebernya didampingi Tim Survei.

Dikatakannya, untuk bangunan hotel, penginapan dan resort yang menjorok ke laut tersebut, pihaknya sudah menegaskan agar para pemilik usaha dan Kepala Kampung segera berkoordinasi langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH) selaku pemilik kewenangan. Sedangkan, untuk bangunan hotel, penginapan dan resort yang berada di darat, pihaknya hanya memberikan imbauan agar para pemilik usaha dan Kepala Kampung untuk segera menyusun perencanaan perizinan ke Dinas Perumahan dan Tata Ruang (DPTR), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan BLH.

“Saya rasa mereka juga belum terlalu paham soal itu dan perlu diberikan bimbingan dari teknis yang membidangi itu. Makanya tadi saya imbau kepada mereka, segera mengurus semua izinnya. Kami akan coba membantu agar kedepannya mereka bisa menjalankan usahanya sesuai dengan aturan berlaku. Itu semua demi kepentingan mereka juga. Itu tidak sulit kok, kami akan layani dengan mudah," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pulau Derawan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Berau, kondisinya kini sungguh memprihatinkan dan terkesan kumuh. Hal itu, akibat semakin menjamurnya hotel-hotel atau penginapan yang menjulur ke laut hingga mengakibatkan kondisi pantai derawan semakin tergerus.

Padahal, bangunan yang berada di atas laut sesungguhnya merupakan bangunan liar. Sebab jelas menyalahi aturan, merusak ekosistem bawah laut, secara estetika tidak indah dipandang mata serta belum mengantongi perizinan.

“Coba saja buka Pasal 21 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36/2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28/2002 tentang Bangunan Gedung. Disana jelas aturannya, jika bangunan memang tak boleh berdiri di atas laut,” terang Kepala Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan DKP Berau, Yunda Zuliarsih saat dihubungi beraunews.com, Jum'at (27/5/2016).

Terpisah, Kepala Bidang Pelayanan Umum Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Berau melalui staf teknis perizinan bangunan, Ferry Atong saat ditemui beraunews.com, Kamis (2/6/2016) mengatakan, 95 persen hotel dan penginapan di Pulau Derawan tak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Pokoknya semua bangunan di Pulau Derawan itu, saya pastikan 95 persen tak punya IMB, hanya ada beberapa yang punya izin itu pun izin langsung dari pusat," ungkapnya.(ea)