Kelompok Nelayan Minta Stop Meracun dan Menyetrum Ikan, Bupati Berau : Sanksi Hukum Tak Main-Main

 

TANJUNG REDEB – Niat mendapatkan rupiah secara cepat, membuat sebagian oknum nelayan melakukan aksi penangkapan ikan secara tidak terpuji, seperti menggunakan racun dan alat setrum. Padahal, aksi illegal fishing tersebut secara jelas melanggar Undang-Undang Nomor 31/2009 tentang Perikanan.

Aksi meracun dan menyetrum inipun, akhirnya mendapatkan sorotan dari seluruh kelompok nelayan yang berada di bantaran sungai Segah dan sungai Kelay. Bahkan, guna menghentikan aksi tak terpuji oknum nelayan tersebut, perwakilan dari masing-masing kelompok nelayan, berbondong-bondong mengunjungi Kantor Bupati, Kamis (04/01/2018). Kedatangan mereka pun langsung disambut baik oleh Bupati Berau Muharram, dan menerima mereka di ruang Rapat Sangalaki Kantor Bupati Berau.

Salah satu perwakilan kelompok nelayan, Ishaq Rizal dalam pertemuan tersebut mengatakan, pihaknya mewakili seluruh kelompok nelayan mengapresiasi upaya merazia dan penangkapan yang berhasil dilakukan pihak terkait (Satpol PP dan aparat keamanan lainnya-red) terhadap oknum nelayan nakal yang melakukan penangkapan ikan dengan sistem menyetrum dan atau meracun di Sambarata.

“Kami minta agar upaya merazia dan atau menangkap serta menertibkan nelayan nakal ini, dilakukan secara berkesinambungan, agar ekosisitem di bantaran sungai Segah dan sungai Kelay, tetap bisa terjaga kelestariannya,” tegasnya seraya diamini perwakilan kelompok nelayan lainnya.

Selain mengapresiasi upaya penangkapan terhadap penyetrum dan peracun, kedatangan mereka juga dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait keamanan dan kesehatan mereka selaku nelayan. Dikatakan Rizal, lantaran aktivitas pertambangan, faktor keamanan dan kesehatan menjadi keluhan yang banyak disampaikan para nelayan.

“Kami (kelompok masyarakat nelayan-red), sedikit mengimbau kalau bisa tongkang ataupun tugboat, jangan melakukan aktivitas penarikan pada malam hari. Apalagi sudah kejadian, salah satu kelompok nelayan kita yang menjadi korban karena ditabrak kapal,” ucapnya.

“Masalah limbah juga, harus tetap menjadi perhatian dan bagaimana caranya sebisa mungkin diminimalisir. Istilahnya, dari 10 menjadi 5 lah pak,” tambahnya.

 

Menanggapi hal tersebut, Bupati Berau Muharram mengatakan, warga yang menangkap ikan di perairan umum dengan menggunakan bahan kimia (racun) dan alat setrum dapat dikenai sanksi bahkan terancam pidana penjara maksimal 6 tahun serta denda maksimal sebesar Rp1,2 miliar. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 84 UU Nomor 31/2009. Untuk itu, Bupati Muharram, mengimbau agar warga untuk mematuhi larangan penangkapan ikan dengan bahan kimia dan alat setrum.

“Ke depan kita akan melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan apa yang selama ini memang menjadi cita-cita masyarakat, khususnya yang berada dibantaran sungai yang sebagain besar bekerja sebagai nelayan. Termasuk masalah ilegal fishing (penyetrum dan peracun-red), bagi para pelakunya pun sanksi yang diterima tidak main-main,” tegas orang nomor satu di Bumi Batiwakkal itu.

“Harapan kita bersama adalah masyarakat di sekitar sungai, sumber penghasilannya dapat lebih besar dari yang sebelumnya, karena dengan adanya program kerja yang telah dilakukan sejumlah aparat keamanan serta bantuan warga dan teman-teman, saya yakin warga saya dan pendatang dari luar semuanya dapat membantu untuk menegakkan hukum,” tambahnya.

Terkait keamanan dan kesehatan para nelayan akibat aktivitas pertambangan, Bupati Muharram mengaku jika pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. 

“Untuk kegiatan tambang yang dilakukan malam hari kita sudah berkoordinasi dengan instansi terkait serta juga kita mempunyai tugas yang penting supaya bisa menjaga, meminimalisir dan mengurangi pencemaran ke depan bisa tersistem dan sungai dapat lebih baik,” tutupnya.(Miko Gusti Nanda/bnc)