Populasi Orangutan Kalimantan Cenderung Menurun dan Tersebar Acak

 

SAMARINDA - Strategi Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia periode 2007-2017 sudah berakhir. Banyak catatan dan perkembangan yang terjadi selama satu dekade.

“Masalah orangutan di Kalimantan ini bisa dikategorikan menjadi lima isu, yakni masalah kebijakan; kapasitas sumber daya manusia, kegiatan pembukaan kawasan habitat, adanya perburuan, dan kebakaran hutan,” ujar Yaya Rayadin, ahli orangutan dari Universitas Mulawarman dalam konferensi pers Penyusunan Strategi Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Orangutan Indonesia Regional Kalimantan Timur 2017-2027 di Hotel Grand Victoria Samarinda, Selasa (14/11/2017).

Yaya mengurai dari sisi kebijakan, masih ada tantangan pertanggungjawaban atas konflik orangutan dan manusia. Ia mencontohkan ketika ada kasus konflik orangutan-manusia, presepsi pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten, tanggung jawab penyelesaiannya ada di Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem atau Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Padahal, konflik terjadi salah satunya lantaran keluarnya izin konversi kawasan hutan yang statusnya APL (Areal Penggunaan Lain-red) untuk konsesi perkebunan sawit, perkebunan, pertambangan maupun pengelolaan hutan,” ujarnya.

Kemudian, ia melanjutkan, isu kedua adalah tentang peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Konflik orangutan dan manusia bisa tertangani dengan baik, bila tahu cara penanganannya. Kini, mayoritas perusahaan pemegang konsesi (sawit, tambang, hutan) sudah memiliki satuan tugas (satgas) orangutan.

Keberadaan satgas pengelolaan dan pemantauan jenis-jenis satwa yang dilindungi, khusunya orangutan di unit manajemen menjadi satu prasyarat dalam sertifikasi produk mereka baik untuk sawit berkelanjutan (ISPO/RSPO), maupun pengelolaan hutan lestari (FSC/PHPL). Sehingga, laju konflik di kawasan perusahaan di Kaltim sudah menurun. Namun, konflik justru masih ditemukan di perkebunan masyarakat.

“Untuk konflik di tingkat masyarakat ini memang harus dicari solusinya. Alternatif termudah adalah memberdayakan satgas perusahaan yang lokasinya berdekatan dengan kebun masyarakat dan sosialisasi yang intensif. Sejumlah satgas-satgas terlatih yang berada didalam perusahaan, terbukti mampu membantu mengendalikan konflik orangutan yang masuk di wilayah masyarakat. Namun, di masa depan, memang diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam meredam konflik dengan orangutan,” kata Yaya

Terkait isu ketiga, kata Yaya, adalah pembukaan kawasan. Banyaknya pembukaan kawasan habitat orangutan membuat primata besar ini ditemukan di tempat-tempat yang dulu tak pernah terpikirkan. Ia mencontohkan kawasan Delta Mahakam yang notabene didominasi mangrove dengan satwa kunci Bekantan, pernah ditemukan orangutan. Begitupun jalan-jalan di sepanjang Berau menuju Kecamatan Kelay, Kutai Timur, kanan-kirinya sudah terlihat sarang orangutan.

“Pemandangan serupa juga ditemukan di kawasan Sebulu yang jalanannya sudah bisa terlihat sarang orangutan,” ujarnya.

Keempat, kata Yaya adalah perburuan. Perburuan di sini bukan bermaksud memburu orangutan. Melainkan alat jerat berburu babi atau rusa yang menyebabkan orangutan terperangkap, kemudian cidera. Terakhir adalah kebakaran hutan. Kebakaran jelas menggangu kawasan hewan penjelajah ini, karena semakin sedikit area tempat pergerakan orangutan.

“Akibat dari lima ancaman tersebut, populasi orangutan kini tersebar di mana-mana baik didalam maupun diluar habitat. Mereka menyebar ke tempat-tempat yang menyediakan tanaman pakan bagi orangutan, termasuk kawasan perkebunan buah milik masayarakat,” kata Yaya.

 

Dampak yang tidak terduga karena masifnya ancaman ini adalah terganggunya struktur populasi. Menurut Yaya, orangutan sekarang banyak ditemukan berkelamin jantan dan usia dewasa. Kondisi tersebut lantaran mayoritas mereka (jantan dan dewasa) yang mampu bertahan hidup. Adapun yang induk betina, bayi serta anak-anak, banyak yang tidak bisa bertahan lantaran desakan dari lima isu tersebut. Perubahan anatomi juga terlihat di wilayah temuan orangutan. Orangutan yang ditemui di wilayah hutan alam atau kawasan bernilai konservasi tinggi masih memiliki berat normal sekitar 40-60 kilogram untuk induk dewasa. Sementara untuk yang ditemukan di wilayah terdegradasi, beratnya bisa mencapai 25 kilogram induk dewasa.

“Kurus sekali. Pada kondisi ini diduga dapat menyebabkan penurunan populasi,” ujarnya.

Sementara Kepala Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Ekosistem Kalimantan Timur Sunandar Trigunajasa Nurochmadi mengatakan, kemajuan Kalimantan Timur cukup luar biasa dalam penanganan satwa liar.

“Konflik berkurang dan sudah sedikit laporan satwa liar yang dipelihara masyarakat,” katanya.

Balai Konservasi yang awalnya menerima laporan konflik saban minggu bisa tiga kali, sekarang rata-rata hanya sekitar dua pekan sekali. Sunandar mengatakan, komitmen para pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat) di Kalimantan Timur ini sudah membaik. Secara populasi, menurut Sunandar, ada kecenderungan penurunan kepadatan orangutan. Namun, ia mengingatkan, untuk menghitung populasi satwa liar itu sulit.

“Sehingga tidak ada angka pasti untuk populasi orangutan Kalimantan Timur, perkiraannya ada di kisaran 54 ribu individu,” tandasnya.(TNC/bnc)