DLHK Berau Nyatakan PT BJP Langgar Aturan

 

TANJUNG REDEB – Silang pendapat antara masyarakat Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah dengan PT Berau Jaya Perkasa (BJP) terkait legalitas pertambangan, menemui titik terang. Setelah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau, mengundang para pihak dalam forum musyawarah (negoisasi atau mediasi).

Hasilnya, DLHK Berau secara tegas menyatakan, jika apa yang dilakukan PT BJP menyalahi aturan. Hal tersebut tertuang dalam surat kesepakatan bersama tertanggal 8 November 2017, yang ditandatangani tiga perwakilan masyarakat Kampung Gunung Sari, yakni Lalu Ridwansyah, Herwansyah dan Imran, HRGA Manager PT BJP Muttaqin, Kabid Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLHK Berau Aida Ahmad serta Kepala DLHK Berau Zulkifli    .

Berdasarkan surat tersebut, diketahui aktivitas pembukaan lahan dengan menggali material tanah penutup (overburden) pada Pit Pasir Putih, seluas kurang lebih 1,5 hektar yang dilakukan PT Berau Jaya Perkasa dilakukan sejak September 2017. Hasil galian material tanah penutup digunakan untuk membuat jalan sepanjang kurang lebih 600 meter dan timbunan lahan untuk fasilitas mess karyawan tangki BBM, dan parkiran dump truck serta alat berat lainnya.

“Berdasarkan penjelasan pihak PT BJP melalui Johan, dasar dari pelaksanaan kegiatan operasional itu, lantaran PT BJP telahmemperoleh IUP Operasi Produksi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tutur Lalu Ridwansyah kepada beraunews.com didampingi Herwansyah dan Imran, Sabtu (11/11/2017) seraya memperlihatkan surat kesepakatan bersama.

BACA JUGA : PT BJP Bantah Keras Tudingan Dugaan Sudah “Beroperasi”

Meski demikian, lanjut Ridwan, langkah PT BJP tersebut telah dinyatakan salah secara hukum oleh DLHK Berau. Dalam suratnya, setidaknya ada 2 regulasi yang telah dilanggar PT BJP, yakni Undang-Undang Nomor 32/20019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Selain itu, pernyatan bersalah itu juga, berdasarkan hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup yang dilakukan DLHK Berau ke lokasi usaha dan/atau kegiatan PT BJP pada tanggal 25 Oktober 2017.

“Poin kesalahan PT BJP itu, antara lain belum memiliki izin pembuangan air limbah, izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3, SK kelayakan lingkungan dan izin lingkungan. Hal itu menurut DLHK melanggar Undang-Undang Nomor 32/20019 Pasal 109 ayat 1 terkait perijinan, Pasal 20 ayat 3 terkait syarat membuang limbah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 101/2014 Pasal 12 ayat 1 dan 3,” ungkapnya.

“Atas hal tersebut, PT BJP bersedia untuk segera menghentikan kegiatan operasional penambangan di lapangan terhitung mulai tanggal 8 November 2017. SElain itu, PT BJP juga bersedia melakukan pemulihan lingkungan akibat operasional sebelumnya dan membuat laporan terhadap pemulihan pengelolaan lingkungan hidup dan hasil kesepakatan ke DLHK Berau,” tandasnya.(bnc)