Racun Hama untuk Tangkap Ikan, Penindakan Kewenangan Provinsi

 

TANJUNG REDEB – Ppenggunaan bahan kimia untuk memperoleh ikan yang terjadi di Kampung Tembudan, Batu Putih, ditanggapi Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Berau.

Kepala Bidang Penangkapan dan Pelayanan Usaha (P2U), Ramli, mengatakan, pihaknya telah sering memberikan imbauan mengenai penggunaan alat tangkap mana yang dilarang dan yang dianjurkan.
 
“Pengawasan keamanan dari pemerintah kabupaten sudah sering dilakukan, tinggal dari upaya pihak kampung untuk selalu melakukan persuasif ataupun operasi, dan sosialisasi mengenai alat tangkap yang dilarang tersebut,” ucap Ramli, ketika ditemui beraunews.com, Senin (07/08/2017).
 
BACA JUGA : Racun Hama Mulai Marak Digunakan Penangkap Ikan
 
Lebih lanjut dikatakannya, wewenang dan penangkapan penggunaan alat tangkap yang membahayakan lingkungan, penanganannya dilakukan oleh pihak provinsi.
 
“Untuk menindaklanjut hal tersebut, dari pihak provinsilah yang menanganinya, apalagi peraturan undang-undangnya pun telah jelas mengenai alat tangkap yang tidak diperbolehkan, yakni semacam racun ini,” tambahnya.
 
Penggunaan alat tangkap yang dilarang diantaranya menggunakan bahan kimia, peledak dan alat tangkap lain yang dapat berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem laut. Adapun aturannya, Undang-Undang Nomor 45/2009 tentang Perikanan dalam pasal 84, disebutkan bahwa penggunaan bahan berbahaya untuk menangkap ikan, dapat diancam pidana selama 6 tahun serta denda maksimal sebesar Rp1,2 miliar. Sedangkan aturan lainnya adalah mengenai pencemaran lingkungan hidup.
 
Seakan tidak memperdulikan peraturan juga dampak dari penggunaan alat tangkap dengan bahan kimia, para oknum yang melakukan tersebut seakan acuh dengan masa depan sungai kelak.
 
"Dampak penggunaan bahan kimia tersebut dapat menyebabkan penurunan daya dukung perairan, seperti halnya kerusakan ekosistem, efeknya pun tidak cepat terlihat namun dalam jangka panjang dapat terasa efeknya,” tutup Ramli.(bnc)
 
Wartawan: Miko Gusti Nanda/Editor: Rita Amelia