Banyak Penjarahan Wilayah Konservasi, Dinas Perikanan Sayangkan Peralihan Pengelolaan

 

TANJUNG REDEB – Saat ini Berau tidak punya kuasa untuk mengelola taman pesisir yang sudah memiliki SK Bupati Nomor 202/2014. Padahal, pemerintah sendiri sudah berupaya keras terhadap pengelolaan konservasi pulau-pulau.

Kepala Bidang Budidaya Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Berau, Yunda Zuliarsih mengatakan, jika selama ini pihaknya terus berupaya agar pemerintah atau kabupaten bisa ikut mengelola atau setidaknya ada campur tangan dalam pengelolaan. Mengingat jika kabupaten merupakan yang paling dekat dengan kawasan tersebut.

"Kita sudah upayakan sejak awal, kita berharap ada campur tangan untuk pengelolaan kawasan tersebut," ungkapnya kepada beraunews.com, Senin (17/07/2017).

Dikatakannya, Taman Pesisir Kepulaun Derawan telah ditetapkan melalui SK Bupati Berau Nomor 516/2013 yang direvisi dengan SK Bupati Berau Nomor 202/2014 tentang pencadangan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

"Sayangnya itu sudah jadi kewenangan provinsi setelah berlaku UU 23/2014, pengelolaan konservasi dan pengelolaan lautan sampai 12 mil," bebernya.

Disayangkan, saat ini ada banyak pencurian dan pengerusakan yang terjadi di wilayah konservasi. Namun daerah tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak memiliki kewenangan.
 
"Tidak ada satu pun program dari pemerintah provinsi yang diturunkan di kawasan ini. Baik untuk mencegah ataupun meminimalisir aksi pencurian bahkan pengrusakan satwa dan kekayaan laut," lanjutnya.

Saat ini masih ada celah untuk melakukan upaya pengawasan dari tim satgas yang dibentuk oleh provinsi, dimana staf Dinas Perikanan dan Kelautan masuk dalam tim tersebut melalui SK Gubernur.

”SKnya dari gubernur, tapi saat ini belum keluar. Sementara pengelolaan melingkupi pengawasan kemudian pembinaan dan pemanfaatan dalam hal perijinan," pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Dedy Warseto/Editor: Rita Amelia

Share