Keran Air Warga Bantaran Sungai Bersumber dari Sungai, Ini Tanggapan PDAM

 

TANJUNG REDEB – Meskipun sering mendapatkan imbauan masalah air bersih, tetapi warga di bantaran sungai hingga kini masih enggan menyambungkan pipa mereka ke PDAM.

Padahal, air bersih merupakan kebutuhan wajib yang dibutuhkan setiap warga dimanapun berada, meskipun untuk pemasangannya dibutuhkan biaya.  Tetapi, hal ini bukan menjadi alasan untuk lebih memilih air yang telah tersedia oleh alam, misalnya air sungai untuk dikonsumsi, karena jika misalnya air sungai ini tercemar, justru akan menjadi kerugian terhadap diri sendiri.

“Jika memang mereka enggan menggunakan saluran PDAM, ya kami tidak bisa memaksakannya,” ucap Direktur PDAM Tirta Segah, Adief Mulyadi, saat ditemui beraunews.com di ruang kerjanya, Selasa (02/05/2017).

Prinsipnya, PDAM siap memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Namun demikian, sebelum melakukan pemasangan sambungan pipa, memang harus ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan.

“Yang pertama, kawasan pemukiman itu, apakah memang yang direncanakan oleh pemerintah sebagai kawasan pemukiman. Misalnya, di wilayah kawasan bantaran sungai, kita lihat apakah di dalam rencana tata ruang wilayah atau RTRW pemerintah memang wilayah itu direncanakan untuk wilayah pemukiman,” ucapnya.

BACA JUGA : Sebagian Air Keran Warga Di Bantaran Sungai Masih Bersumber dari Sungai

“Setelah itu, jika memang ditetapkan sebagai wilayah pemukiman, kita biasanya survei dulu ke lapangan. Jika mau memasang saluran di situ, apakah sudah tersedia saluran pipa atau belum. Jika itu memang resmi sebagai wilayah pemukiman, baru kita akan melakukan pemasangan pipa, itupun juga harus konsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum terlebih dahulu,” sambungnya.

Tetapi, jika di wilayah tersebut dalam perencanaan tata ruang pemerintah bukan sebagai wilayah pemukiman, maka pihak PDAM tidak berani melakukan pemasangan saluran pipa, karena bertentangan dengan rencana pemerintah.

“Jadi kita lihat dulu kawasan itu statusnya sebagai kawasan apa? Apakah sebagai kawasan wilayah pemukiman atau kawasan lain yang bertentangan dengan kawasan pemukiman, misalnya kawasan hijau,” tegasnya.(bnc)

Wartawan: Miko Gusti Nanda/Editor: R. Amelia