BLH : Pemegang IUP Sudah Melaksanakan Kewajiban Reklamasi dan Revegetasinya

 

TANJUNG REDEB – Menurut data yang dihimpun melalui Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), di Berau ada sekitar 42 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang harus mereklamasi tambangnya. Inilah yang kemudian menjadi pekerjaan rumah bagi pemegang IUP dan pemerintah selaku pemegang kekuasaan.

Tetapi, data yang dihimpun JATAM tersebut tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau.

“Badan Lingkungan Hidup (BLH) sendiri belum tahu apakah pemegang IUP sudah mencapai angka 42, karena kami juga belum turun ke lapangan, sehingga datanya belum valid,” terang Kepala DLHK Berau, Zulkifli, kepada beraunews.com, Selasa (25/04/2017).

BACA JUGA : Utang Reklamasi di Berau Belum Lunas
 
Di Berau sendiri memang ada beberapa lahan tambang yang sudah ditutup, dan menurut pengamatan BLH, perusahaan pertambangan sudah menjalankan kewajibannya masing-masing, baik itu reklamasi maupun revegetasi.

”Nanti kami akan mendata ulang, baik itu yang sedang beroperasi atau yang sudah tutup sekalipun,” ucapnya.

Terkait dengan Jaminan Reklamasi (Jamrek) yang menjadi kewajiban bagi yang sedang membuka IUP, tetapi pihak BLH mengaku tidak mengetahui mengenai uang jaminan tersebut.

“Kami tidak memantau pergerakan Jamrek itu, mungkin provinsi yang tahu berapa besar dana Jamrek sekarang,” tutupnya.(bnc)

Wartawan: Rama Sihotang/Editor: R. Amelia