BLH : Bukan Perusahaan, Tapi Masyarakat yang Langgar Buffer Zone

TANJUNG REDEB – Saat ini dibantaran sungai masih kerap ditemukan pohon sawit tumbuh. Padahal, sesuai ketentuan, jarak 100 meter dari tepi sungai besar dan 50 meter dari sungai kecil tak boleh di garap lantaran merupakan area buffer zone (zona penyangga) atau lahan yang tidak dibangun dan dibiarkan sebagaimana aslinya untuk konservasi.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Berau, Zulkifli mengatakan, sesuai undang-undang, memang tidak diperbolehkan memanfaatkan area di pinggir sungai untuk ditanam baik pekebunan maupun pertanian. Pasalnya area tersebut merupakan buffer zone, dimana area tersebut sengaja disisakan untuk menahan segala sedimentasi dari sisa sawit agar tidak masuk ke sungai.

“Memang masih banyak kita lihat sawit yang tumbuh di pinggir sungai. Tapi, setelah kita lakukan pengecekan, rata-rata perusahaan yang di area tersebut mengatakan itu bukan lahan mereka, dan memang banyak diantaranya itu milik masyarakat,” ujarnya saat ditemui beraunews.com, Jum’at (24/6/2016).

Undang-undang yang mengatur terkait batas area pertanian atau pemanfaatan lahan di pinggir sungai tersebut bertujuan untuk perlindungan sungai agar kualitasnya tetap terjaga. Sehingga untuk pengawasan sendiri, setiap 3 bulan sekali tim BLH terjun ke lapangan untuk mengontrol.

“Kalau perusahaan mereka sudah patuh, karena ada hal-hal yang harus mereka patuhi sebelum izin keluar, salah satunya terkait batas area. Jika mereka melanggar itu, maka ada kosekuensi hukum terhadap perusahaan tersebut,” tambahnya.

Zulkifli menambahkan, jika penegasan dilakukan kepada perusahaan, seharusnya masyarakat juga paham akan hal ini. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menanam sawit di pinggir sungai.

“Kemarin ada asumsi bahwa BLH membiarkan perusahaan menanam sawit dipinggir air dan mengkambing-hitamkan masyarakat, tapi setelah kita terjun ke lapangan memang itu kenyataannya,” katanya.

Zulkifli berharap, kalau masyarakat atau lembaga ada yang mengetahui perusahaan yang menanam sawit di pinggir sungai, maka dapat segera melaporkannya ke BLH. Namun, perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa itu benar punya perusahaan.

“Kalau agenda BLH itu 3 bulan sekali kita lakukan pengontrolan, tapi kalau memang masyarakat atau lembaga lain menemukan adanya penyimpangan perusahaan, maka laporkan dan akan kami tindaklanjuti,” pungkasnya.(dws)