Hutan Desa Selayaknya Dikembalikan dan Dikelola Masyarakat Desa

 

TANJUNG REDEB – Pada dasarnya, memberdayakan hutan berstatus hutan desa tujuannya untuk memberdayakan masyarakat di sekitarnya, dan menjamin keberlangsungan serta menjaga kelestarian hutan itu sendiri, hal itu pun sudah diatur dalam Peraturan Kementerian (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83/2016 tentang Perhutanan Sosial, dimana pengelolaannya tanpa merubah atau mengalihkan fungsi hutan diperbolehkan .

Bagaimana dengan Kabupaten Berau? Berau ternyata juga memiliki hutan berstatus hutan desa, yakni hutan di Kampung Merabu. Bahkan, pada sesi Indonesia Pavilion, Green Growth Compact, Agustus 2016 lalu, Merabu didapuk sebagai hutan desa kedua terbaik se-Indonesia.

Program Senior The Nature Conservancy (TNC), Saipul Rahman, yang ditemui beraunews.com, Sabtu (15/04/2017) siang, menjelaskan, pada dasarnya hutan desa merupakan salah satu skema dimana masyarakat diberdayakan agar bisa memanfaatkan hutan, yang bersandar pada tata guna lahan, dalam mendukung penggelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Saipul menjelaskan, saat ini memang baru Kampung Merabu yang memiliki hutan desa untuk cakupan Kabupaten Berau. Tetapi nantinya TNC akan selalu mengawal masyarakat dan mendampingi hingga saatnya nanti bisa berjalan sendiri, tidak stagnan alias berjalan di tempat.

”Sebenarnya bukan hanya Merabu, karena saat ini, teman-teman juga masih memperjuangkan status hutan yang berada di Kampung Dumaring agar dapat dijadikan hutan desa. Kita tunggu hasil dari teman-teman,” ujarnya.

“Kami melalui TNC akan selalu mendampingi masyarakat terkait dengan status hutan desa ini. Harapannya, masyarakat bukan hanya sekadar mau, tapi juga berperan aktif nantinya, ikut mengelola hutan yang sudah berstatus hutan desa,“ tutupnya.(bnc)

Wartawan: Rama Sihotang/Editor: R. Amelia