Daerah Boleh Lakukan Penghentian Perburuan Hiu

 

TANJUNG REDEB – Secara global, keberadaan Hiu di dunia terus mengalami penurunan. Sejak tahun 2000, populasinya terus berkurang di wilayah perairan Indonesia. Hal ini terlihat dari jumlah ikan Hiu yang didaratkan di sentra pembelian ikan Hiu, seperti di Cilacap, Indramayu, Tanjung Luar (Lombok Timur) dan NTT, yang terus berkurang.

Menyikapi hal itu, Samsul Bahri Lubis Kepala Sub Direktorat Perlindungan dan Pelestarian Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pemkab Berau yang akan melakukan pembatasan perburuan Hiu. Hal tersebut diakui sangat sejalan dengan program nasional.

“Artinya, sudah saatnya perlu pelestarian ikan Hiu dan Pari di perairan yang potensinya sangat besar. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah yang menginisiasi status perlindungan ikan Hiu dan Pari di Berau sangat baik, memang waktunya saat ini kita tidak memanfaatkan dulu ikan Hiu dan Pari Manta ini. Kita setop dulu atau kita moratorium dulu, sehingga habitat Hiu dan Pari ini bisa berupaya berkembang biak dengan maksimal,” ungkapnya kepada beraunews.com, Jumat (10/02/2017).

BACA JUGA : Wabup Ancam Polisikan Dinas Kelautan Tarakan

Ia juga mengatakan, jika regulasi terkait perlindungan biota jenis ini sudah sangat jelas, konservasi kewenangan perlindungan terhadap ikan Hiu dan Pari yang saat ini tengah ramai diburu sejumlah pihak, kewenangannya ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak diturunkan di provinsi atau kabupaten. Namun Pemkab dapat melakukan penguatan secara lokal.

“Status kewenangan ini memang ada di pusat. Tetapi jika daerah mau melakukan penguatan peraturan sepanjang tidak bertentangan, itu dibolehkan. Artinya, jika Berau ingin perlindungan pemanfaatan ikan Hiu, boleh dilakukan melalui Perda,” imbuhnya.

Saat ini 90 persen pihak yang melakukan penangkapan ikan Hiu di perairan Berau adalah nelayan kecil, sehingga kewenangan untuk melakukan pelarangan masih menjadi ranah pemerintah kabupaten. Bukan hanya itu, kewenangan lain yang masih menjadi ranah kabupaten ialah pelarangan pembelian ikan Hiu di kalangan pengepul.

“Kita beri tekanan juga kepada pengepul ikan atau nelayan untuk tidak melakukan penangkapan, mendaratkan, menampung dan menjual keluar Berau. Nah nanti tinggal aparat yang mengamankan jika memang masih ada temuan, tim dari karantina kalau ada Perda yang tegas mengatur ini, akan siap membantu pemerintah tentunya,” tutupnya.(bnc)

Wartawan: M.S. Zuhrie/Editor: R. Amelia