Soal Amdal Site Gurimbang, Ini Penjelasan Bupati

 

TANJUNG REDEB – Penilaian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang akan dipakai sebagai kerangka acuan rencana kegiatan pertambangan batubara dan fasilitas penunjang Site Gurimbang oleh perusahaan tambang batubara terbesar di Kabupaten Berau, terus menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.

Utamanya, dari tiga kepala kampung yang telah menyuarakan penolakan Amdal tersebut, dan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau, yang juga menyatakan adanya dukungan masyarakat empat kampung seputaran Site Gurimbang secara tertulis akan rencana penambangan itu. Selain itu, pengesahan Amdal itu juga kembali menjadi kewenangan sepenuhnya dari kepala daerah.

Menanggapi hal itu, Bupati Berau, Muharram menyampaikan, Amdal memang merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi sebuah perusahaan ketika melakukan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA). Seperti, dalam melakukan kegiatan penambangan batubara dan sebagainya.

Namun, Amdal itu juga perlu dipahami bahwa bukan semata-mata sebagai sarana menyampaikan tuntutan masyarakat secara material kepada perusahaan. Sehingga, bila tuntutan itu dapat dipenuhi oleh perusahaan, maka bisa memuluskan langkah pengesahan Amdal.

“Orientasi atau titik fokus utama Amdal adalah aman dari sisi lingkungan,” ungkapnya saat ditemui beraunews.com, di Setkab Berau, Rabu (25/01/2017) sore.

BACA JUGA : 3 Kampung Tolak Dokumen Amdal Site Gurimbang

Sementara, menurut Muharram, yang dilakukan oleh ketiga kampung itu ialah lebih menitikberatkan pada apa manfaat positif yang dapat diberikan perusahaan kepada masyarakat, dengan adanya keberadaan rencana tersebut. Sehingga, terjadi perbedaan pandangan antara kedua belah pihak tersebut.

“Itu yang artinya mungkin di persimpangan pemahaman, ketika dipenuhi permintaannya itulah, maka dianggap Amdal itu lolos. Ketika tidak dipenuhi maka ditolak,” ujarnya.

Sebagai Bupati Berau, lanjut Muharram, ia tentu akan lebih mengacu pada aturan yang ada. Supaya investasi di Kabupaten Berau juga tetap berjalan dan seiring dengan lingkungan yang juga tetap aman. Termasuk juga memberikan manfaat positif bagi perputaran ekonomi Kabupaten Berau, dan masyarakat seputar perusahaan tentunya.

Bagaimana solusi untuk kedua belah pihak ini, khususnya antara perusahaan dan tiga kepala kampung? Kata Muharram, ia berencana akan menemukan kedua belah pihak tersebut.

“Saya sudah bertemu Madri Pani. Saya bilang begini, kamu bikin konsep. Apa sebetulnya yang menjadi permintaan kamu? Dari pihak PT Berau Coal nanti juga bikin, apa kesanggupannya?,” lanjutnya.

BACA JUGA : Ilyas Natsir : Jangan Ada Masalah

Antara kesanggupan perusahaan dengan permintaan kepala kampung, tambah Muharram, ia akan coba menyandingkan secara bersamaan. Mana kira-kira titik temunya, pihaknya akan coba mengambil kebijakan tersebut. Sebab, dirinya sebagai Bupati Berau juga tidak mau menentang kebijakan terkait investasi yang telah dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak.

“Itu sebelum Madri Pani jadi Kepala Kampung, izin tambang ini sudah ada. Sebelum Madri Pani jadi Kepala Kampung, TRH juga sudah ada. Sementara mereka, bersepakat mengelola. Dalam hal ini, tentu kita juga harus bijak,” tambahnya.

Namun, sebagai Bupati Berau juga, tegas Muharram, ia juga tidak ingin disebut membela perusahaan, tetapi tidak juga ingin masyarakat Kabupaten Berau, khususnya yang berada di seputaran Site Gurimbang, tertindas, lantaran faktor kemauan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendorong investasi.

“Maka, investasi tetap jalan, lingkungan tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat juga tetap dipikirkan. Saya kira itu nanti dalam waktu dekat, mereka akan kami pertemukan. Setelah itu saya hubungi pihak perusahaan, coba membuat apa item-item kesanggupan yang bisa mereka lakukan. Terus, permintaan kepala kampung apa? Kita temukan, ada solusinya,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia