285,54 Ribu Hektar Laut Derawan Masuk Kawasan Taman Pesisir

 

TANJUNG REDEB – Saat ini, Kabupaten Berau boleh berbangga. Pasalnya, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/Kepmen-KP/2016, Berau kini memiliki kawasan konservasi pulau-pulau kecil Kepulauan Derawan dan pulau sekitarnya.

Kabar gembira ini disampaikan langsung Dinas Perikanan Berau melalui Kepala Bidang Perikanan, Yunda Zuliarsih, saat ditemui beraunews.com di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu. Dikatakanya, di dalam taman pesisir ini ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, diantaranya luasan wilayah taman pesisir itu sendiri. Jika saat pengajuan ke Kementrian Kelautan dan Perikanan, luasan wilayah yang diusulkan menjadi kawasan konservasi itu seluas 285.266 hektar, namun saat diterbitkannya surat ini, justru luasnya berubah dan semakin luas menjadi 285.548 95 hektar.

Di dalam taman pesisir ini juga terdapat tiga zona yang harus ditaati keberadaannya. Tiga zona itu meliputi zona inti atau zona merah, zona hijau atau pemanfaatan terbatas dan zona lainnya. Dari tiga zona ini yang tidak boleh dimanfaatkan sama sekali adalah zona inti, hal itu dikarenakan keberadaan zona tersebut hanya sebagai lokasi penelitian dan juga pendidikan.

“Tetapi kalau zona pemanfaatan terbatas, itu boleh dikelola, dengan catatan harus menggunkan alat tradisional dan ramah lingkungan, bahkan zona lainnya juga boleh, baik untuk pengembangan pariwisata dan perikanan berkelanjutan. Yang berbeda di sini adalah, dari usulan kita yang 285.266 hektar dengan nama-nama taman pesisir Kepulauan Derawan, dirubah menjadi taman pesisir dan taman pulau kecil Kepulauan Derawan,” ungkapnya.

 

Namun, sehubungan dengan diterbitkannya Undang-Undang 23/2014 yang mengatur kewenangan pengelolaan ruang laut dari jarak 0-12 mil, Pemkab Berau tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaannya, dan kini telah beralih menjadi kewenangan provinsi. Akan tetapi di dalam poin keempat, Pemkab dapat menekan provinsi untuk serius dan berkomitmen dalam mengelola taman pesisir ini.

“Kalau memungkinkan, dalam satu tahun ke depan tidak ada gerakan apapun dari provinsi dalam pengelolaannya, dan pemerintah daerah bisa mengajukan surat kepada Kementrian Kelautan dan Perikanan, untuk dapat mengambil alih pengelolaannya dari provinsi ke daerah kembali,” tutupnya.(bnc)

Wartawan: M.S. Zuhrie/Editor: R. Amelia